Suap Panitera PN Jakpus: KPK Periksa Edy Nasution

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penitera sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution terkait kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK).
Edi Suwiknyo | 02 Mei 2016 16:38 WIB
KPK menahan Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihak swasta ke PN Jakarta Pusat - Antara/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution terkait kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di PN Jakpus.

Edy merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Dia diduga menerima uang senilai Rp50 juta dari Doddy Aryanto Supeno.
 
"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DAS," ujar Pelaksana harian (Kabiro) Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin (2/5/2016).
 
Selain memeriksa Edy, penyidik lembaga antikorupsi juga memeriksa saksi lainnya yakni Herlijanto Salim, Suhendra Atmaja, Wresti Kristian Hesti, Royani, Wawan Sulistiawan, Recki.
 
Pekan lalu, KPK membenarkan hubungan tersangka Doddy Aryanto Supeno dengan salah satu entitas usaha Lippo Group yakni PT Kreasi Dunia Keluarga.
 
Dalam prospektus PT Lippo Karawaci Tbk. tahun 2004, Doddy Aryanto Supeno tercatat sebagai Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga. Perusahaan itu didirikan berdasarkan Akta Notaris No.2 Tahun 1993. Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti.
 
Adapun dalam rapat pemegang saham yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2004 menunjuk Herman Latief Dipl.Ing sebagaiPresiden Komisaris PT Kreasi Dunia Keluarga, Komisaris FX Rudy Budiman, Presiden Direktur Yuke E. Susiloputro, dan Direktur Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain mendalami relasi Doddy dengan Lippo, KPK juga menelusuri keterlibatan PT Paramaount Enterprise International dalam kasus suap tersebut.
 
PT Paramount Enterprise International disebut dalam kasus itu setelah KPK menggeledah kantor perusahaan tersebut beberapa waktu lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik berhasil mengamankan dokumen dan uang dari perusahaan properti itu.
 
KPK hingga kini belum menjelaskan secara terperinci mengenai motif suap tersebut. Hanya saja, Juru Bicara MA Suhadi dalam konferensi pers belum lama ini mengatakan, sepanjang catatan MA ada dua perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua perkara tersebut terjadi pada tahun 2010 dan 2013 lalu.
 
Skandal suap itu terungkap setelah KPK menangkap tangan Panitera PN Jakpus Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno. Saat ditangkap Doddy baru saja menyerahkan uang senilai Rp50 juta.
 
KPK menengarai pemberian suap tersebut tidak hanya sekali, sebab pada Desember 2015 lalu Doddy juga memberikan uang senilai Rp100 juta.
 
Meski nominalnya tergolong kecil, namun KPK menyatakan ada korporasi besar yang bermain dalam kasus suap tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
, pn jakpus, Suap Panitera PN Jakpus

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top