Nasib Reklamasi Teluk Jakarta: Jokowi Minta Integrasikan Perencanaan

Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengintegrasikan perencanaan terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.
 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat terbatas tersebut membahas soal Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (national capital integrated coastal development/NCICD). Proyek ini selanjutnya akan disebut juga sebagai Garuda Project.
Dia mengungkapkan jika proyek tersebut merupakan proyek yang berbeda dengan reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta
 
“Presiden minta ke Bappenas selama moratorium 6 bulan untuk selesaikan program besarnya antara NCICD dengan reklamasi pulau. Ini tidak boleh di-drive swasta tetapi dikontrol oleh pemerintah,” katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (27/4/2016).
 
Menurutnya, Presiden memberi tiga arahan yakni Pertama, masterplan yang disusun oleh Bappenas harus secara gamblang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan seperti biota laut dan mangrove.

Kedua, tidak boleh ada pelanggaran dari aturan yang berlalu sehingga harus ada sinkronisasi di semua kementerian dan lembaga agar tidak ada persaoaln hukum di kemeudaian hari. Ketiga, proyek tersebut tidak ada ada artinya jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya nelayan setempat.
 
“Bagi proses reklamasi yang sudah berjalan, karena sudah ada moratorium nanti akan dilakukan pembenahan. Untuk itu nanti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa barat dan gubernur Banten diminta untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama,” jelasnya.
 
Sementara itu Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan kesimpulan rapat terbatas tersebut meminta pihaknya untuk memperbaiki perencanaan secara komprehensif sehingga pembangunan NCICD bisa dilaksanakan sesuai dengan norma dan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan, dan juga masalah sosial terutama masalah nelayan.
 
NCICD, lanjutnya, merupakan konsep yang komprehensif. Pasalnya, pemerintah mempertahankan Ibukota Jakarta dari bebrbagai persoalan seperti turunnya permukaan tanah, terbatasnya air bersih, pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir.
 
“NCICD itu adalah respon terhadap kebutuhan itu semua, maka perencanaan komprehensif diperlukan,” katanya.
 
Sofyan berjanji akan mengusahkan penyelesaian masterplan integrated tersebut secepatnya. Meski memang, masa enam bulan moratorium juga menjadi kesempatan untuk bisa menyelesaikan persoalan. “Kalau bisa enam bulan ya enam bulan diselesaikan sehingga moratorium itu bisa jadi kesempatan kita untuk selesaikan masalah. Tetapi ini perlu juga berdialog dengan para ahli.”
 
Menyangkut soal peran pemerintah daerah, lanjutnya, pihaknya tetap akan melibatkan berbagai pihak karena proyek tersebut merupakan program nasional. Selain itu, dia menilai jika persoalannya komprehensif tidak hanya dalam koridor Provinsi Dki Jakarta, tetapi juga Provinsi Jawa Barat dan Banten.
 
Dalam pembukaan rapat terbatas, Presiden RI Joko Widodo mengatakan DKI Jakarta sebagai ibukota negara  harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan, baik dalam penyediaan air bersih, air minum dan mitigasi penurunan air tanah, pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir.
 
"Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI sudah mengkhawatirkan sekitar 7,5 centimeter hingga 12 centimeter. Dan Jakarta Utara akan terendam pada 2030,' ujarnya, Rabu (27/4/2016).
 
Pada saat itu, lanjutnya, 13 sungai di DKI Jakarta tidak bisa alirkan airnya. Oleh karena itu pengendalian air dan lingkungan harus dilakukan secara integrasi dari hulu sampai ke hilir.
 
Salah satu solusi yang dinilai bisa menjawab persoalan tersebut adalah dengan adanya pembangunan di pesisir ibukota negara melalui proyek national capital integrated coastal development (NCICD) yang sudah digagas cukup lama.
 
"Ini akan jadi jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit berkaitan dengan reklamasi Jakarta," katanya.