Kabar24.com, JAKARTA - Partai Golkar menggelar rapat pleno panitia penyelenggara mengenai anggaran dana Musyawarah Nasional yang akan digelar pada 25 Mei mendatang.
Nurdin Halid, selaku ketua SC Munas Partai Golkar menuturkan kisaran dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Munas sekitar Rp 85 milyar.
Dana tersebut, nantinya akan berasal dari bakal calon, penyelenggara, dewan pimpinan pusat Partai Golkar.
“Khusus untuk bakal calon, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjadi bakal calon (ketua umum),” tutur Nurdin saat ditemui usai rapat di DPP Partai Golkar, Rabu (20/4/2016).
Hal tersebut, ujar Nurdin, agar Munas mendatang terbebas dari politik transaksional khususnya money politic.
Nurdin menuturkan, setidaknya setiap bakal calon akan dibebani Rp5 - 10 miliar.
“Hitungannya bahwa yang dibebankan pada calon adalah yang betul-betul bersentuhan dengan mereka yaitu debat kandidat, kampanye kemudian transport peserta sebagai pagar untuk mereka tidak melakukan money politic dengan membungkus bahwa saya memberikan uang transport dan uang saku,” ujar Nurdin.
Kendati demikian, syarat tersebut menurut Nurdin masih belum merupakan syarat mutlak selama belum disahkan oleh DPP.
Selain dana untuk transportasi, uang saku dan kampanye, SC juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp6 miliar untuk debat kandidat di TV One.
Hal tersebut dinyatakan Agun Gunanjar yang juga merupakan anggota SC Munas.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai proses pemilihan ketua umum.
Salah satu pasal terkait proses pemilihan yakni apabila ada satu kandidat yang memiliki dukungan suara lebih dari 50% maka berhak ditentukan secara aklamasi.
Kendati demikian, Nurdin mengelak jika Munas nantinya akan mengarah pada pemilihan aklamasi.
Dia menuturkan, asas yang dianut oleh Partai Golkar adalah musyawarah mufakat.
Namun, jika cara tersebut tidak berhasil maka voting adalah opsi yang akan dilakukan.
Sebelumnya, diwartakan bahwa kepastian penyelenggaraan Musyawarah Nasional hingga kini masih nampak belum jelas.
Dalam waktu sepekan ini panitia penyelenggara Munas Partai berlambang Beringin itu telah mengubah waktu penyelenggaraan Munas sebanyak tiga kali.
Semula, Munas akan digelar pada 7 Mei 2016. Namun, rencana tersebut mundur menjadi 17 Mei. Tak lama usai diputusakan tanggal tersebut, Partai Golkar kembali menunda Munasnya hingga 25 Mei mendatang. Konon, penundaan tersebut lantaran Partai Golkar menyesuaikan dengan jadwal Presiden.
Pasalnya, Partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie tersebut ingin agar Presiden turut hadir dalam Munas.
