Kabar24.com, JAKARTA - Meski telah membentuk panitia penyelenggara, rupanya DPP Partai Golkar masih menunda-nunda pelaksanaan munas.
Sebetulnya, Partai Golkar telah membentuk panitia penyelenggara munas yang diketuai oleh Nurdin Halid, Agun Gunanjar dan juga Rambe Kamaruzzaman selaku ketua komite pendaftaran.
Tidak hanya membentuk panitia penyelenggara, partai berlambang beringin itu juga telah menggelar rapat pleno terkait waktu penyelenggaraan Munas.
Namun, meski telah menentukan waktu Munas, partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie itu punya pendirian lain.
Semula, Golkar memutuskam untuk menggelar Munas pada 7 Mei 2016 mendatang. Kemudian, jadwal tersebut diundur menjadi tanggal 17 Mei seperti yang diungkapkan oleh Nurdin Halid selaku ketua SC.
Pemilihan tanggal 17 tersebut menurut Nurdin merupakan hasil dari rapat panitia penyelenggara yang digelar pada 13 April silam.
Tak lama, beredar kabar bahwa Munas kembali diundur menjadi tanggal 25 Mei mendatang.
Hal tersebut pun dibenarkan Aburizal Bakrie selaku ketua umum.
Ical, begitu sapaan akrab Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa diundurnya munas menjadi tanggal 25 lantaran menyesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo.
Politisi senior Partai Golkar, Theo L Sambuaga menuturkan bahwa pengunduran tersebut disebabkan oleh masalah teknis.
“Jadi, pelaksanaan Munaslub partai Golkar tetap di Bali, dilaksanakan 25-27 Mei. Ditunda dari rencana semula, tanggal 17. Alasannya pertama karena soal teknis. Kedua, kami mengharapkan kehadiran Presiden. Pada tanggal 17 itu presiden sedang mengadakan kunjungan ke negara-negara eropa timur,” ujarnya.
Selain menyesuaikan dengan jadwal Presiden, Golkar menyatakan bahwa diundurnya Munas lantaran menanti SK Menkumham.
Terkait SK pengesahan pengurus rekonsiliatif, Theo menuturkan bahwa pengesahan akan segera diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Satu dua hari ini mungkin akan keluar. sudah komunikasi ke Kemenkum dan HAM. sekarang ini, saya ingin confirm, mungkin hari ini juga keluar,” ujarnya.
Kendati banyak yang mengatakan hal serupa dengan Theo, politisi partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap hal tersebut merupakan simbol ketidakrelaan pengurus partai Golkar untuk melepas jabatannya.
Doli memandang masih belum ada keikhlasan dari para pemimpin Golkar saat ini untuk betul-betul membawa Golkar keluar dari krisis.
Selain itu, menurutnya masih jelas terlihat kepentingan pribadi dan kelompok lebih dominan dibanding kepentingan partai.
Hal tersebut, jelasnya, terlihat dari pengunduran waktu Munas yang sudah berkali-kali dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya berlaku.
“Bayangkan dalam waktu satu minggu sudah 3 kali waktu Munas ini berubah,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (19/4/2016).
Sementara itu, meski status partai masih tidak jelas, proses pemecatan kader dan pergantian kepengurusan masih tetap saja berlangsung.
“Seminggu lalu sekretaris dan salah satu Ketua di DPD PG Provinsi Jawa Barat kembali diberhentikan. Nah situasi seperti ini membuat gelisah dan rasa tidak nyaman bagi kader-kader di daerah. Mereka merasa, sudahlah selama ini hampir tidak diperhatikan,” tuturnya.
Menurut inisiator Generasi Muda Golkar tersebut, banyak kader di daerah yang mulai pesimistis untuk mengikuti agenda politik nasional lantaran tidak ada kejelasan dalam penyelenggaraan Munas terbaru.
“Mereka melihat bagaimana partai-partai lain sudah melakukan persiapan konsolidasi yang masif,” tuturnya.
Berkaca pada partai lain yang juga tengah berkonflik, Doli memandang bahwa PPP yang juga mengalami hal yang sama sudah jauh lebih maju dalam menyelesaikan konfliknya.
“Saya khawatir ini bagian dari skenario untuk tetap mempertahankan kepemimpinan yang sekarang,” tuturnya.
Ketua DPP partai Golkar itu juga menganggap aneh sikap Agung Laksono dan kawan-kawannya yang dulu terlihat ‘sangat’ membela kepentingan partai.
“Yang juga aneh, kenapa Agung Laksono dan kawan-kawannya yang dulu sempat ‘membelah’ partai atas nama penyelamatan partai sepertinya kehilangan taji, tidak bersuara lantang dan kritis lagi,” tuturnya.
Jadi, kalau begitu, apakah Munas Golkar hanya wacana?
