Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perludem Tolak TNI-Polri Maju dalam Pemilu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak wacana usulan DPR yang terkesan berpihak kepada TNI, Polri dan anggota DPR.
Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat perwira kepada lulusan terbaik Akmil penerima Adhi Makayasa Letda Angger Panduyuda pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2015 di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jateng, Kamis (30/7)./Antara-R. Rekotomo
Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat perwira kepada lulusan terbaik Akmil penerima Adhi Makayasa Letda Angger Panduyuda pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2015 di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jateng, Kamis (30/7)./Antara-R. Rekotomo

Kabar24.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak wacana usulan DPR yang terkesan berpihak kepada TNI, Polri dan anggota DPR.

Usulan tersebut menyatakan, bahwa TNI, Polri serta anggota DPR yang akan maju dalam pemilu tidak perlu mundur dari jabatannya dan cukup cuti sejak dinyatakan sebagai bakal calon.

Titi mengatakan, jika usulan tersebut disahkan, maka akan berakibat negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

"Kami apresiasi jika TNI Polri tetap mundur saat maju. Ada wacana kalau TNI Polri tidak perlu mundur, ini bahaya bagi demokrasi kita. Birokrasi punya mesin birokrasi, polisi punya komando, tentara juga punya pasukan. Kalau mereka dibiarkan maju tanpa adanya mundur ini bahaya," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (8/4/2016).

Sebelumnya, wacana tersebut dilontarkan oleh politisi Partai Gerindra, Riza Patria pada Kamis (7/4/2016).

 

"TNI, DPR, Polri tidak boleh mundur. Kemarin banyak calon tidak maju karena syarat ini. Padahal mereka orang yang cakap. Cukup cuti saja, tidak usah mundur," ujar Riza.

Politisi Partai Golkar, Rambe Kamaruzzaman menuturkan, wacana tersebut dilontarkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

 "Kalau TNI, Polri dan DPR mundur, calon petahana/incumbent juga harus mundur," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi II, Jumat (8/4/2016).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper