Kabar24.com, JAKARTA--Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proses penganggaran pembangunan perpustakaan parlemen.
Menurutnya, wacana pembangunan fasilitas penunjang gedung parlemen itu masih menjadi perdebatan. Kendati demikian, dia menegaskan akan terus memperjuangkan fasilitas tersebut dengan mengutamakan prinsip transparan kalau pemerintah menyetujui penganggarannya.
"Kita akan libatkan KPK dan BPK sejak proses penganggarannya. Lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada mendorong pembangunan yang salah dan tercela," ujar politisi yang akrab disapa Akom itu, Minggu (3/4/2016).
Namun demikian, dia tidak menyebutkan berapa anggaran pembanguna perpustakaan tersebut.
Menurutnya, perpustakaan parlemen DPR akan menjadi simbol peradaban dan kemajuan parlemen Indonesia.
Karena itu, banyak kalangan cendekiawan yang mendukung perpustakaan yang direncanakan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu.
Kalangan cendekiawan di dalam maupun di luar pemerintahan mendukung pembangunan perpustakaan itu, karena akan menjadi simbolisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban, ujarnya.
Kalau ada pertanyaan kenapa tidak membangun perpustakaan di seluruh pelosok tanah air? Akom sapaan akrab politisi Golkar itu menyatakan bahwa itu pasti dibutuhkan.
Akan tetapi, untuk parlemen perpustakaan lebih mendesak agar anggota DPR dan seluruh staf ahli DPR akan memiliki kualitas yang lebih baik,
Begitu juga dengan wartawan dan masyarakat yang datang ke DPR yang bisa membaca sejarah DPR selain menumbuhkan budaya membaca.
"Itu baru keinginan. Belum dibicarakan dengan BURT dan Sekjen DPR RI. Tapi, baru wacana saja sudah ditolak oleh sebagian masyarakat. Namun, demi perbaikan dan dengan tujuan yang baik, DPR akan jalan terus," ujarnya.
