Kabar24com, PADANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggagas pembentukan Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) guna meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan dan perbankan.
Kepala Perwakilan OJK Sumatra Barat Indra Yuheri menilai keberadaan tim tersebut penting untuk menyiapkan skema dan menyusun strategi menyasar masyarakat lapis bawah untuk menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.
“Fungsinya [TPAKD] untuk percepatan inklusi keuangan, dengan begitu harapannya akses masyarakat ke sistem perbankan terpenuhi,” ujarnya, Rabu (24/2/2016).
Dia menilai ada ketidakseimbangan rasio dana dan penyaluran kredit di Sumbar, karena loan to deposit ratio/LDR rerata perbankan di daerah itu mencapai 130%. Artinya, lebih banyak dana perbankan yang berasal dari luar Sumbar dan disalurkan dalam bentuk kredit ke daerah itu.
Indra menyebutkan posisi demikian sebetulnya menguntungkan karena dana yang berasal dari luar Sumbar semakin banyak beredar di daerah itu. Sekaligus indikasi menggeliatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
“Dugaan saya, ada banyak sumber dana yang tidak tergarap di Sumbar, sehingga LDR lebih tinggi. Apalagi, banyak juga pedagang yang menggunakan dana cash tanpa melewati sistem perbankan. Dana ini yang mesti dikejar,” katanya.
OJK, imbuhnya, memdorong perbankan yang beroperasi di daerah itu lebih inovatif menghimpun dana murah, terutama dengan memperluas program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusi (Laku Pandai) untuk meningkatkan simpanan masyarakat di bank.
Untuk Laku Pandai, Indra menargetkan tambahan 3.000 agen perbankan dari empat bank yang sudah merekrut agen di Sumbar, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTPN. Bank lainnya juga diminta merekrut agen, termasuk BPD.
Adapun, OJK memperkirakan pertumbuhan kinerja perbankan daerah itu berkisar 12% tahun ini, mengingat mulai pulihnya perekonomian, serta kebijakan penurunan suku bunga acuan dan subsidi bunga KUR oleh pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meyakini kehadiran TPAKD akan mendorong meningkatnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan. Tim tersebut akan diisi perwakilan pemda, regulator, dan pelaku usaha.
“Tujuannya agar akses masyarakat dan UMKM ke bank lebih gampang. Sumbar ini mayoritas UMKM, tetapi masih terkendala permodalan,” katanya.
Dia mengatakan karakteristik perekonomian Sumbar didominasi home industry dan UMKM, dengan jumlah usaha mikro mencapai 84%, industri kecil 14%, dan industri menengah 0,8%. Sedangkan industri besar bisa dibilang tidak banyak.
