Bisnis.com, BANDUNG—Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA sejak awal tahun ini perlu terus disosialisasikan agar Indonesia mampu mengoptimalkan setiap peluang di era ekonomi terpadu kawasan ini.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Koordinator Wilayah Jawa Barat Aldrin Herwany menilai hingga saat ini tidak terlihat adanya persiapan matang dari pemerintah untuk menjalani MEA.
"Kalaupun ada, persiapannya parsial. Hanya terbatas di kementerian-kementerian saja, dan bentuknya hanya seminar-seminar saja, tidak ada aksi nyata,” katanya akhir pekan lalu.
Dia menilai perlu langkah yang lebih besar dan lebih konkret dari pemerintah. Langkah konkret itu, katanya, bisa diturunkan dalam bentuk regulasi.
Akan tetapi, menurut Aldrin, pemerintah ternyata belum dapat menyusun regulasi yang komprehensif. “Sedangkan mereka sudah jauh lebih siap,” ujarnya.
Aldrin menyebut kesiapan di sejumlah negara jiran yang jauh lebih siap menghadapi MEA. Seperti di Thailand dan Malaysia yang kampanyenya pun sudah bergaung kencang jauh-jauh hari dibandingkan dengan Indonesia.
Menurutnya, di sejumlah tempat publik dan pusat-pusat perdagangan di negara tetangga itu kampanye MEA terpasang pada papan-papan reklame ukuran besar.
Aldrin mengatakan, hal itu menunjukkan sebagian negara tetangga sudah sangat siap menghadapi MEA, mulai pemerintah sampai pelaku usahanya.
“Beda dengan kita yang masih belum. Kalau perusahaan-perusahaan mungkin sudah lebih siap, lebih tahu, tapi kalau UMKM yang kecil-kecil mana tahu mereka soal MEA. Pemerintah memang kurang mensosialisasikan. Saya tidak pernah melihat spanduk-spanduk atau selebaran soal MEA.”
Contoh lainnya, menurut Aldrin, hingga saat ini pemerintah kurang melakukan koordinasi dengan pemerintah di daerah seperti memanggil kepala daerah itu untuk diberikan arahan tentang MEA ini.
Meskipun demikian, menurutnya, pemerintah perlu tetap menyusun stategi di era MEA yang sudah berjalan sekarang ini.
Salah satunya sokongan kepada pelaku usaha untuk ekspansi bisnis di negara tetangga. Selain itu, untuk memperkuat posisi di dalam negeri pemerintah dapat menempuh beragam cara seperti melakukan sertifikasi.
“Misalnya ada orang luar mau masuk ke sini, mau buka usaha di sini, harus lulus sertifikasi terlebih dahulu. Tidak usah terlalu jauh, misalnya mereka harus bisa Bahasa Indonesia yang dasar saja dulu. Harus dipaksakan,” katanya.
Selain itu, juga harus diperhatikan pula sertifikasi profesionalnya, kemampuan menghitung kelayakan bisnis, serta visibilitasnya. “Ini biasanya yang akan banyak bekerja adalah Kementerian Tenaga Kerja,’ ucapnya.
Aldrin menilai perlu ada gerakan nyata untuk mengingatkan kembali tentang pemberlakuan MEA ini kepada masyarakat luas.
Menurutnya, sebanyak 20.000 warga dari berbagai daerah akan berkumpul pada akhir pekan ini sebagai bagian dari kampanye pemberlakuan MEA ini.
Dia mengatakan, gerakan menghadapi MEA ini akan dikemas dalam bentuk acara jalan santai yang akan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Acaranya sendiri akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selain itu, rencananya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo juga akan hadir.
“Kami hanya melakukan gerakan moral. Menumbuhkan semangat orang dan memotivasi orang bahwa sekarang ini MEA sudah berjalan. Sebenarnya orang Indonesia ini siap bersaing apalagi kalau sudah last minute,” katanya.
Ketua panitia acara Fun Walk ISEI Jabar Bank BJB 2016 Apay Safari mengatakan acara ini bukan sekadar acara pengerahan massa dalam jumlah ribuan orang untuk menggelorakan semangat menghadapi MEA, melainkan merupakan acara yang ditindaklanjuti dengan kegiatan konkret untuk menghadapi.
Pada acara ini, katanya, akan dilakukan bantuan konsultasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam menghadapi MEA seperti konsultasi pemasaran produk-produk mereka
