Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menganggarkan pembuatan kapal pengawas senilai Rp4,3 miliar untuk meminimalisir pencurian ikan di wilayah perairan daerah tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan Sumbar memerlukan kapal pengawas untuk memburu kapal pencuri ikan sekaligus memastikan kawasan perairan daerah itu bebas dari pelaku penangkap ikan ilegal.
“Pintu masuk laut kan luas, di mana saja bisa dari segala sisi. Makanya perlu kapal pengawas dengan kecepatan 20 knot untuk menantisipasi pencurian ikan. Tahun ini dianggarkan Rp4,3 miliar,” katanya, Selasa (16/2/2016).
Nasrul meyakini kapal patroli dengan kecepatan 20 knot untuk mengejar kapal-kapal pencuri ikan yang banyak berkeliaran di sepanjang pantai barat Sumatra.
Menurutnya, potensi ikan tangkap di wilayah Sumbar mencapai 565.000 ton per tahun. Namun sayangnya potensi itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan setempat. Bahkan justru penangkap ikan ilegal yang memanfaatkan potensi yang ada.
Yosmeri, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar mengungkapkan pembuatan kapal itu sudah masuk dalam tahap lelang melalui LPSE. Kapal tersebut akan dibuat di Painan, ibukota Kabupaten Pesisir Selatan yang berhadapan langsung dengan pantai barat Sumbar.
“Sudah lelang, targetnya bisa selesai dengan cepat, sehingga bisa langsung patroli,” katanya.
Dia mengatakan potensi ikan di wilayah itu belum tergarap secara optimal. Produksi ikan tangkap Sumbar per tahun baru mencapai sekitar 200.000 ton dari potensi 565.000 ton.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
