Kabar24.com, JAKARTA-- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendorong pemerintah desa memanfaatkan sarana-sarana sosialisasi di desa untuk memberi informasi pemanfaatan dana desa. Hal itu bertujuan membangun akuntabilitas dan transparasi penggunaan dana desa.
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan pemerintah ingin supaya pemanfaatan dana desa berjalan baik untuk hal yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa, jelasnya ialah pembangunan infrastruktur desa.
"Bisa kerja sama dengan dewan masjid supaya dana desa diumumkan juga. Jamaah tahu desa a, desa b, desa c dapat sekian ratus juta dan dipakai untuk apa dan sebagainya. Ini contoh," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Rabu (3/2/2016).
Dia melanjutkan sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman di pos kamling, di kantor RT dan RW. Dengan demikian semua masyarakat bisa ikut terdorong untuk terlibat dan mengetahui dana desa.
Marwan mengingatkan, dana desa dari tahun ke tahun juga akan ditingkatkan. Jika tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, maka tahun depan dipastikan naik lagi bahkan bisa dua kali lipat.
"Ini sesuai dengan janji Pemerintah Pak Jokowi untuk beri Rp1 miliar ke desa dan sudah terwujud," tegas Marwan.
Tak hanya itu, Menteri Marwan juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak akan membuat sulit proses pencairan dana desa. Perencanaan penggunaan dana desa hingga pelaporannya cukup dengan dua lembar kertas.
"Pemerintah pusat semua akan mempermudah desa. Seluruhnya kita lakukan debirokratisasi dan deregulasi terhadap semua yang menghambat. Ini semangat pembenahan yang harus kita miliki bersama," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
