Bisnis.com, JAKARTA - All The President’s Men. Kalimat seperti judul di atas, sempat keluar dari petinggi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam perbincangan dengan Bisnis. “Itulah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.”
All the President's Men merujuk pada film besutan Alan J. Pakula yang diangkat dari novel best seluler karya William Goldman dan Carl Bernstein dengan judul yang sama—keduanya adalah wartawan di Washington Post. Dua bintang papan atas Robert Redford dan Dustin Hofman menjadi pelakon utama.
Apa yang disampaikan oleh elite partai penguasa itu tidak sepenuhnya persis dengan moral cerita dalam novel dan film All The President’s Men. Film yang tayang pada 1976 tersebut bercerita tentang kasus Watergate yang menggoyang Presiden Richard Nixon.
Dalam konteks politik mutakhir Indonesia, All The President’s Men mengarahkan kepada terbentuknya dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Dengan begitu, diharapkan pemerintahan Jokowi lebih stabil,” kata sumber Bisnis.
Presiden Jokowi seusai terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden 2014 memang punya posisi yang cukup kuat. Namun, polarisasi kekuatan politik baik di dalam maupun di luar parlemen begitu kental.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung utama tidak memiliki suara yang mayoritas di DPR. Justru Koalisi Merah Putih (KMP) yang dalam Pilpres 2014 mendukung capres Prabowo Subianto lebih solid apalagi dengan suara mayoritas tipis.
Entah manuver politik pun dijalankan Presiden Jokowi, tiba-tiba Partai Amanat Nasional yang semula menjadi salah satu motor KMP menyatakan bergabung dengan pemerintah sehingga KIH yang akhirnya berganti nama menjadi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3).
Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga menjabat Ketua MPR, bahkan datang langsung ke Istana Presiden untuk menyampaikan dukungan tersebut. Peta kekuatan parpol di parlemen pun menjadi berubah.
Selain PAN, KMP diisi oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (kubu Djan Farid). Dua nama terakhir kini masih disibukkan oleh urusan internal soal kepengurusan.
Konflik yang terjadi di Golkar memunculkan dua kubu; Aburizal Bakrie dikenal denganMunas Bali dan Agung Laksono yang menggelar Munas di Jakarta.
Di tengah kisruh tersebut, menyeruak kasus yang dikenal dengan ‘Papa Minta Saham’, terkait dengan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Sebagai tumbalnya, Setya Novanto harus lengser dari kursi Ketua DPR.
Untuk mengganti Setya Novanto, Golkar kubu Munas Bali menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR meski dengan protes dari kubu Agung Laksono. Ade pun disahkan sebagai orang nomor satu di Senayan lewat Sidang Paripurna, Senin (12/1).
DUKUNGAN GOLKAR
Pada hari yang sama ketika DPR sibuk memilih ketuanya, Aburizal dan Agung diundang Presiden Jokowi ke Istana Merdeka meski mereka datang secara terpisah.
Hasil pertemuan Ical, begitu Aburizal biasa dipanggil, yang didampingi oleh Sekjen Golkar Idrus Marham dengan Presiden Jokowi adalah partai berlambang Beringin itu menyatakan mendukung pemerintah agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada dan turut serta dalam pembangunan di dalam negeri.
Menurut Aburizal, pemerintah memerlukan stabilitas politik agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. “Partai Golkar merasa harus dapat duduk bersama pemerintah, agar dapat memantapkan stabilitas politik dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional, sehingga pemerintah dapat menjalankan seluruh visi dan langkahnya.”
Selama ini, kata Ical, Golkar tetap memberikan dukungan kepada pemerintah tetapi tetap di luar pemerintahan. “Dengan duduk bersama pemerintah, maka Golkar dapat memperoleh komunikasi yang lebih erat dalam memberikan masukan dari setiap kebijakan.”
Gayung pun bersambut. Penjelasan Ical mendapatkan penegasan dari Ade dari Senayan. Ketua DPR baru ini berjanji akan mengubah pola komunikasi dengan pemerintah agar tercipta hubungan politik yang lebih harmonis antara legislatif dan eksekutif.
Langkah itu, kata Ade, diharapkan mampu meredam gejolak politik yang berimbas pada stabilitas ekonomi Tanah Air. “Kami akan memberi jalan keluar dalam setiap kebuntuan yang dihadapi oleh pemerintah. Tentu dengan melalui masukan kritis.”
Sebelum Ical dan Agung, pada 21 Desember, Presiden PKS Shohibul Iman bersama rombongan diundang juga ke Istana oleh Presiden Jokowi. PKS selama ini dipandang sebagai partai yang paling setia dengan KMP. “Kami hanya silaturahmi,” kata Shohibul ketika itu.
Namun, belum genap sebulan sejak Shohibul Iman datang ke Istana, beberapa hari belakangan tiba-tiba Fahri Hamzah, politisi PKS, berkicau tentang adanya upaya di internal partainya untuk mencopotnya dari posisi Wakil Ketua DPR.
Fahri bersama Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon sering dipandang sebagai pengeritik utama pemerintahan Jokowi dan JK di parlemen.
Beberapa nama kemudian oleh Fahri yakni adalah Ketua DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wasekjen Mardani Ali Sera. Kebetulan kedua politisi ini termasuk dalam rombongan yang dibawa oleh Shohibul Iman bertemu Presiden.
Dinamika mutakhir yang terjadi di partai politik yang semula berada di luar kubu pendukung Presiden Jokowi mau tidak mau memang menyiratkan bahwa All The President’s Men bakal menjadi kenyataan. (Ashari Purwo, Lili Sunardi, Dewi Aminatuz Zuhriyah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
