Bisnis.com, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyatakan bahwa disahkannya perombakan Fraksi Golkar di perlemen akan menganggu stabillitas kinerja DPR.
Hal ini dinyatakan Lucius Karus selaku pengamat politik Formappi pada Kamis (7/1). Menurutnya, perombakan tersebut justru makin memperparah konflik internal Golkar melihat legalitas kepengurusan partai beringin yang masih belum jelas.
"Jika perombakan disahkan konsekuensinya kepemimpinan Setya Novanto di fraksi akan tanpa legitimasi dan menimbulkan protes. Ini akan memperparah konflik internal Golkar dan mengganggu kinerja DPR secara keseluruhan," ujarnya.
Sejauh ini legalitas partai Golkar memang belum jelas pascapencabutan SK Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan hingga kini belum ada SK baru terkait status Golkar.
Sementara itu, Aburizal Bakrie selaku pemimpin Golkar versi Munas Bali menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di parlemen. Dirinya telah mengajukan surat pengesahan perombakan pimpinan fraksi kepada pimpinan DPR.
Meski demikian, Formappi berpendapat bahwa selama kepengurusan DPP Golkar masih belum memiliki legalitas, maka perombakan Fraksi Golkar tidak sah.
"Logikanya kalau keabsahan partai saja masih belum jelas, bagaimana mungkin fraksi yang merupakan pemegang mandat partai di DPR punya legitimasi," kata Lucius.
Dia menekankan legitimasi fraksi hanya bisa diterima jika pemberi mandatnya merupakan pengurus partai yang sah.
Dia menilai pimpinan DPR harus menolak surat perombakan Fraksi Golkar yang diajukan Aburizal Bakrie melalui Setya Novanto.
Menurut dia, belum cukup alasan untuk secepatnya mengabulkan pengajuan surat itu.
“Pimpinan DPR punya tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian internal Golkar, karena itu pimpinan mesti menunggu keputusan yang resmi dari Golkar yang tak bermasalah secara legalitas,” kata Lucius.
