Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah diminta sigap menyelesaikan konflik lahan yang terus terjadi di Riau, salah satunya dengan membentuk lembaga peradilan khusus.
Direktur Eksekutif lembaga pemerhati sosial Scale Up Harry Oktavian mengatakan pemerintah belum menunjukkan keseriusannya menyelesaikan konflik lahan khususnya yang terjadi di Riau.
"Kecenderungannya pemerintah terlihat pro investor saja, ini membuat masyarakat sulit untuk aktif ikut dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk lahan," katanya dalam pemaparan dan diskusi rangkuman konflik lahan di Riau, Selasa (5/1/2016).
Harry mengatakan menurut catatan lembaganya ada sebanyak 55 kasus konflik lahan yang terjadi di Riau sepanjang 2015.
Sebagian besar konflik itu terkait pengelolaan kehutanan sebanyak 18 kasus, pengelolaan perkebunan 36 kasus, dan pengelolaan tapal batas satu kasus.
Dari total konflik lahan itu, pertikaian yang terjadi mayorita yaitu antara masyarakat setempat atau masyarakat adat dengan perusahaan pemegang izin atau pengelola lahan.
"Selama ini penyelesaian masalah yang dijalankan pemerintah terkesan tidak tuntas, misal hanya pada masalah pidana di konflik itu tapi tidak menyentuh esensi konflik dan penyebabnya," katanya.
Untuk itu dia menyarankan perlunya dibentuk lembaga penyelesaian konflik lahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Riau.
Langkah ini diharapkan bisa mendorong penyelesaian masalah konflik lahan yang selama ini terus terjadi.
