Kabar24.com, JAKARTA - Pada saat terjadi konflik atau bencana alam di suatu wilayah, berbagai pihak berbondong-bondong menunjukkan atensi dan bentuk solidaritas. Negara, organisasi, badan, lembaga, hingga perorangan berduyun-duyun mengalirkan bantuan untuk para korban.
Meskipun perhatian dan bantuan kemanusiaan selalu mengalir setiap kali terjadi musibah, tidak semua lapisan korban dapat terjamah secara memadai oleh uluran tangan para donor. Masih terdapat jutaan orang yang terabaikan.
Di antara para korban tragedi sosial maupun bencana alam, para perempuan dan remaja putri rupanya termasuk golongan yang paling sering tidak terjangkau secara memadai oleh para pemberi bantuan kemanusiaan.
Fenomena tersebut terungkap dalam laporan sittuasi kependudukan dunia 2015 dari United Nations Population Fund (UNFPA) yang dilansir pekan ini. Kebutuhan kesehatan perempuan dan remaja dilaporkan terlalu sering diabaikan pada saat terjadi bencana.
Laporan yang berjudul Perlindungan dari Terpaan Bencanaitu menggarisbawahi betapa krusialnya eksistensi layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi kesehatan dan kelangsungan hidup perempuan dan remaja putri, khususnya di wilayah konflik atau bencana.
UNFPA merupakan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperjuangkan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman, dan potensi setiap generasi muda diwadahi.
Direktur Eksekutif UNFPA Babatunde Osotimehin mengatakan dari setiap 100 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di dunia saat ini, 26 juta di antaranya adalah perempuan dan remaja putri yang tengah mengandung atau menyusui.
Bagi perempuan hamil yang akan melahirkan, atau remaja perempuan yang selamat dari kekerasan seksual, upaya penyelamatan jiwa sama krusialnya seperti air, makanan, dan tempat tinggal, tuturnya.
Oleh karena itu, hak-hak perempuan dan remaja putri serta fasilitas kesehatan bagi mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebatas jika ada yang ingat untuk mencantumkannya dalam daftar bantuan kemanusiaan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2015 telah terjadi 1.219 bencana di Tanah Air. Selama keadaan darurat, diperkirakan 25% dari penduduk yang tertimpa musibah tersebuta dalah perempuan usia reproduksi.
Selama periode tertentu, BPNP memperkirakan 4% dari jumlah penduduk Indonesia yang terdampak bencana adalah perempuan yang tengah mengandung. Sementara itu, 15%-20% di antara ibu hamil tersebut diprediksi mengalami komplikasi kebidanan.
Wakil Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Martha Santoso Ismail mengatakan perempuan dan remaja putri di Indonesia lebih rentan kekerasan seksual, kehamilan tak diinginkan, dan infeksi menular seksual tanpa perlindungan keluarga dan masyarakat.
“Dengan begitu banyak konflik dan bencana di dunia saat ini, UNFPA telah meningkatkan komitmen untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan remaja pada saat terjadi bencana,” ungkapnya.
Pada 2015, tuturnya, UNFPA baru dapat mendonasikan bantuan untuk 38 negara yang tertimpa bencana. Angka tersebut menunjukkan adanya kekurangan sumber daya untuk melindungi sesama yang membutuhkan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty berpendapat bantuan layanan kesehatan maternal bagi perempuan sangat penting untuk diprioritaskan.
Perempuan yang terngah mengandung memiliki hak untuk mengakses kebutuhan dasar agar dapat melahirkan dengan aman, mendapatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, tanpa melihat situasi apa pun, baik dalam keadaan normal atau bencana.
Tahun ini, UNFPA hanya menerima kurang dari setengah dana yang dibutuhkan untuk dapat menjawab tingginya kebutuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi esensial bagi perempuan dan remaja putri.
Tahun lalu PBB secara total masih kekurangan dana senilai US$7,5 miliar dari total US$19,5 miliar untuk memenuhui kebutuhan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana. Situasi tersebut tentunya membahayakan kesehatan dan hajat hidup jutaan korban.
Tingginya permintaan bantuan kemanusiaan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya membutuhkan solusi cepat.
Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru serta upaya yang lebih keras untuk pencegahan bencana, kesiapsiagaan, pembangunan ketahanan bangsa, masyarakat, lembaga, serta individu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
