Bisnis.com, PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meyakini serapan anggaran di daerah itu bisa mencapai 95% tahun ini, mengingat realisasi fisik sudah melebihi 83% dari total alokasi anggaran.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumatra Barat Zaenuddin mengklaim tidak ada masalah dengan penyerapan anggaran di daerah itu.
""Sekarang sudah 78,55%, termasuk dana-dana transfer dari pusat sudah sesuai rencana, relatif tidak ada masalah soal serapan,"" katanya.
Dia menyebutkan meski realisasi penyerapan anggaran baru 78%, namun realisasi secara fisik lebih tinggi karena sudah melewati 83%.
"Kalau fisik di atas 83%, cuma kan belum dibayar," ujarnya.
Dia optimistis target serapan sebesar 95% bisa terealisasi, sebab berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Sumbar realisasi fisik sudah melebihi perkiraan.
Tahun lalu, tutur Zaenuddin, realisasi anggaran mencapai 94% dengan realisasi fisik sebesar 99%.
""Sebelum 15 Desember, fisik sudah harus 100%, baru dua minggu kemudian tinggal pembayaran,"" katanya.
Dia menuturkan sebagai antisipasi agar serapan lebih optimal, dana transfer dari pusat tidak boleh mengendap di pemda.
Dana tersebut harus langsung tersebar untuk kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga memudahkan proses monitoring dan percepatan realisasi anggaran.Zaenuddin mengklaim saat ini tidak ada lagi anggaran dari pusat yang mengendap di pemda.
Untuk dana desa, di menyebutkan karena pemerintahan tingkat desa belum terbiasa dengan pendanaan semacam itu, sehingga realisasi menjadi terkendala.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluhnya rendahnya serapan anggaran, khususnya dana yang ditransfer ke daerah. Bahkan menurut Kepala Negara, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota saat ini memiliki dana sekitar Rp259 triliun.
