Kabar24.com, JAKARTA -- Pemerintah masih miskin komitmen dalam hal pemberdayaan dan pembudayaan anak-anak bangsa. Faktor banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan pekerjaan, adalah karena masih kurangnya pemberdayaan SDM lulusan oleh negara sendiri.
Direktur Eksekutif Pusat Layanan Pengkajian dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi (PUSLAPIM) Willy Susilo mengatakan hal tersebut menjadi salah satu permasalahan seharusnya bisa diurai dalam dunia pendidikan Indonesia.
"Di satu sisi, institusi pendidikan yang menerima mahasiswa memiliki tugas untuk mentransformasi mereka untuk masa depan. Tapi di sisi lain, di luar institusi kenyataannya komitmen untuk memberdayakan lulusan sendiri masih minim. Ini adalah persoalan yang besar," ujarnya ketika ditemui disela-sela Temu Wicara Nasional di Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Banyak lulusan perguruan tinggi yang justru berkarya di luar negeri karena tidak diberikan kesempatan atau tidak difasilitasi di negeri sendiri. Dia menuturkan, lulusan perguruan tinggi seharusnya difasilitasi untuk memberikan kontribusi kreasi dan inovasi di negeri sendiri. Itu akan memberikan dampak kongrit pada pendidikan yang bermutu.
Willy mengatakan, mutu pendidikan memang tidak bisa sekedar diukur dari berapa cepar lulusan terserap di pasar kerja. Kontribusi kreasi dan inovasi dari lulusan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga perlu diberi perhatian.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga perlu memiliki grand design yang jelas terkait tujuan yang ingin dihasilkan dari lulusan-lulusan perguruan tinggi.
"Kalau lulusan kita mengisi profesi yg kita bidik, itulah mutu. Tapi kalau mereka mengisi profesi yang tidak sesuai dengan yang kita bidik, apa artinya kurikulum ? Artinya tidak ada design yang jelas," tuturnya.
Apalagi, dia menuturkan, sejauh ini masih banyak institusi pendidikan tinggi yang belum benar-benar menempatkan mutu sebagai prioritas utama. Terbukti saat ini terdapat 128 perguruan tinggi swasta (PTS) yang berstatus dalam pembinaan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) karena dinilai melakukan beberapa pelanggaran.
"Dengan grand design yang jelas, output yang dihasilkan juga lebih terfokus. Selama ini karena intake nya masih sporadis, output nya pun belum memenuhi harapan," pungkasnya.
