Kabar24.com, JAKARTA — Sekretariat Jenderal DPR segera mengimplementasikan pembangunan gedung DPR setelah detil desain tuntas melalui sayembara yang dimenangkan oleh Gregoreus Supie Yolodi yang berafiliasi dengan pengembang properti PT Arkonin.
Kepala Biro Humas Kesetjenan DPR Djaka Dwi Winarko mengatakan pengembangan dan pembangunan gedung DPR baru berupa ruang kerja dan fasilitas penunjang anggota DPR segera dibangun.
"Gedung DPR baru, paparnya, akan dibangun di samping Gedung Nusantara 1 yang sekarang berada di bagian selatan Kompleks Gedung Parlemen. Saat ini, maket atau miniatur bangunannya sedang dalam finalisasi,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (5/11).
Saat ini, dana yang tersedia Rp740 miliar yang sudah disetujui dalam APBN 2016. Jika dirinci, dana untuk pembangunan fisik hanya sebesar Rp570 miliar. Sisanya untuk manajemen konsultan serta kepanitaiaan pembangunan.
“Kalau gedungnya belum selesai dengan anggaran 2016, akan dialokasikan lagi dalam APBNP atau RAPBN 2017. Proyek tersebut akan diimplementasikan dengan anggaran tahun jamak hingga 2018,” katanya.
Djaka menuturkan, kompleks gedung parlemen akan dirombak dengan kebutuhan dana sebesar Rp1,6 triliun dengan kegiatan tujuh proyek.
“Besaran kebutuhan dana itu sesuai dengan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum.”
Sementara itu, sejumlah anggota dewan meminta publik untuk ikut mengawasi pembangunan DPR agar tidak terjadi korupsi dalam proyek tersebut.
“Selain KPK dan BPK, publik harus mengawasi langsung penggunaan anggaran proyek tersebut,” kata Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua Fraksi PPP DPR.
Sebelumnya, untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana, Sekretariat Jenderal DPR mengaku buan hanya menggandeng KPK.
“Kami juga akan menggan badan pemeriksa keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana,” kata Winantuningtyastiti Swasanani, Sekretaris Jenderal DPR.
Seperti diketahui, pembangunan Kompleks Gedung Parlemen merupakan hasil kerja dari Tim Reformasi Parlemen yang dipimpin Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS. Tim itu bekerja sejak akhir 2014 atau setelah dilantik menjadi anggota dewan periode 2014-2019.
Selain membangun dan mengembangkan ruangan anggota dewan, tim merekomendasikan untuk pembangunan alun-alun DPR, museum dan perpustakaan, menyediakan akses tambahan untuk publik, membangun visitor center, membangun pusat kajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
