Kabar24.com, PEKANBARU – Lambannya keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah menangani bencana kabut asap di wilayah Riau, Sumatra, Kalimantan, Papua diperkirakan memicu bencana tersebut terulang pada 2016.
Direktur Pusat Studi Bencana yang juga ahli gambut dari Universitas Riau, Haris Gunawan, mengatakan, bila keputusan dan penanganan bencana asap masih dari perspektif Jakarta, kasus ini akan terus berulang.
“Bencana kabut asap ini murni buatan manusia (man made disaster), jadi sebenarnya ini bisa dicegah kalau pemerintah mau, tetapi kalau tindakan dan keputusan penanganan tetap dari Jakarta, bencana asap ini akan berulang termasuk 2016 nanti,” katanya kepada Bisnis, Jumat (23/10/2015).
Haris mengatakan, saat ini ada pembiaran massal yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua lini mulai tingkat paling rendah hingga yang paling tinggi di skala nasional. Pembiaran itu maksudnya lahan dan hutan yang terbakar dibiarkan tanpa ada upaya mencegah terjadinya hal tersebut.
Padahal, semua pihak sudah tahu dan bisa melakukan prediksi kapan terjadinya musim kemarau yang membawa angin kering dan membuat lahan-lahan dan hutan di wilayah gambut menjadi rawat kebakaran.
Seharusnya pemerintah sigap dan tanggap akan kondisi ini. Dia mencontohkan, pemerintah bisa melakukan langkah menerjunkan aparat ke tiap-tiap wilayah rawan terbakar atau istilahnya pom bensin dalam bentuk gambut yang kering itu.
“Tindakan kanalisasi yang sudah berjalan lama membuat gambut menjadi kering dan ibaratnya pom bensin gambut, kalau ada puntung rokok saja hinggap itu dipastikan langsung terbakar dan apinya menjalar cepat kemana-mana,” katanya.
Tetapi, bila pemerintah tanggap dan menurunkan aparat seperti dari TNI dan kepolisian ke lokasi tersebut, niscaya para pembakar yang biasanya pesuruh itu akan ciut nyalinya dan membatalkan rencana membakar lahan.
