Bisnis.com, MEDAN-- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta agar masyarakat yang berada di perbatasan Sumut dan Aceh tidak terprovokasi akibat konflik di Aceh Singkil.
Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Sofyan mengatakan, masyarakat harus waspada dan tidak terprovokasi, khususnya dari pesan singkat yang menyebarkan hal-hal yang tidak bisa diklarifikasi terkait konflik tersebut. Masyarakat yang dimaksud adalah yang berada di Tapanuli Tengah, Pakpak Barat dan Dairi.
"Semua harus tetap tenang dan menjaga agar situasi tetap kondusif. Permasalahan di Singkil adalah permasalahan lokal. Kami yakin Pemprov Aceh bisa menyelesaikannya dengan damai dan sesuai prosedur yang berlaku," papar Eddy dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Rabu (14/10/2015).
Eddy juga meminta agar para tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tidak menanggapi peristia di Aceh Singkil tersebut.
Adapun, akibat konflik tersebut, terdapat masyarakat Aceh yang mengungsi ke beberapa kabupaten di Sumut yakni Tapanuli Tengah dan Pakpak Barat. Tercatat, jumlahnya mencapai 2.500 orang yakni 100 orang di Kecamatan Pangindar Pakpak Barat dan 1.500 orang di Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan bupati setempat terkait pegungsi. Mereka menyatakan masih bisa menanganinya sendiri. Namun, jika pemkab membutuhkan bantuan, kami dan FKPD Sumut siap membantu," tambah Eddy.
Berdasarkan rapat dengan pemuka agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut pada Selasa malam (13/10/2015), Eddy menyebutkan ada kesepakatan bahwa konflik di Aceh Singkil bukan konflik agama, tapi hanya peristiwa lokal akibat kebijakan pembangunan rumah ibadah.
