Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan akan fokus membangun sekat kanal mulai tahun ini sebagai upaya penanggulangan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi pada musim kemarau tahun depan.
Pemprov Sumsel mengambil langkah pembuatan sekat kanal itu seiring melihat keberhasilan Riau menekan kebakaran lahan dengan pembuatan sekat kanal di lahan gambut yang rawan terbakar.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pembuatan sekat kanal itu akan diprioritaskan di daerah yang rawan terjadi kebakaran lahan,seperti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI).
“[Kabut asap] Riau bisa berkurang jauh karena adanya sekat kanal itu, Sumsel baru mau mulai prosesnya masih 30%,” katanya, Senin (14/9/2015).
Menurut Alex,pemprov nantinya akan berupaya mengalokasikan APBD untuk pembuatan sekat kanal tersebut, namun pihaknya berharap pemerintah pusat juga mengucurkan dana seperti yang diterapkan di Riau.
“Dananya bisa keroyokan, baik dari APBD maupun APBN untuk membuat sekat kanal tersebut,” katanya.
Dia menambahkan pemprov juga sudah memberi instruksi kepada perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industry (HTI) untuk membuat canal blocking untuk menjaga lahan gambut tetap dalam kondisi basah pada saat musim kemarau.
Sebelumnya, Alex mengatakan pembuatan sekat kanal di Sumsel membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding biaya pembuatan di Riau.
“Masalah biaya memang jadi persoalan karena pasti tidak cukup kalau disamakan dengan biaya di Riau, mungkin 30% lebih banyak,” katanya.
Sekadar diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan anggaran senilai Rp15 miliar untuk pembuatan sekat kanal.
Pembuatan infrastruktur di lahan gambut itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi kebakaran lahan.
Menurut Alex, selain sekat kanal, pemerintah daerah juga berencana mengarahkan perusahaan untuk membuat embung sebagai tempat penyimpan air.
“Perusahaan perlu buat embung karena bisa menjadi sumber air saat musim kemarau, pasalnya water bombing itu sebetulnya mengeluarkan biaya yang mahal sekali,” katanya.
Pemprov juga menginstruksikan pihak perusahaan agar melaksanakan patrol ground check, apabila terpantau hot spot di lokasi usahanya agar melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan semua kekuatan yang ada.
Gubernur sendiri sudah menerbitkan surat keputusan tentang penetapan status keadaan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
