Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri meminta pemerintah memberikan keleluasaan kepada manajemen kampus untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut.
Herry Suharyanto, Rektor Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, mengatakan pemerintah sebaiknya hanya menetapkan target kinerja yang jelas, tanpa harus ikut dalam proses pengambilan keputusan. Pasalnya, otonomi perguruan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang (UU).
“Kalau perguruan tinggi diberikan keleluasaan dan otonomi, serta anggaran dan support yang tidak perlu berlebihan, kampus-kampus akan mampu melaksanakan pengambilan keputusan dengan baik,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Herry menuturkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi harus lebih fasilitatif terhadap perguruan tinggi. Kementerian tidak dapat menerapkan cara birokratif kepada perguruan tinggi yang memiliki otonomi.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, sehingga pemerintah tidak perlu ikut masuk ke dalam proses pengambilan kebijakan di perguruan tinggi.
Herry juga menyebutkan 23 rektor yang menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta solusi dari penyerapan anggaran. Selama ini, ketakutan pengguna anggaran menyebabkan lambatnya serapan ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang memastikan penyelesaian persoalan administratif diselesaikan secara administrasi.
“Harus ada Perpres yang memastikan proses yang selama ini terjadi, seperti pemeriksaan oleh BPK, dan Inspektorat Jenderal itu masih dalam ranah administratif, sehingga penyelesaiannya pun harus secara administrasi,” ujarnya.
Sekedar diketahui, Presiden Jokowi mengundang 23 rektor perguruan tinggi negeri makan siang untuk mendapatkan masukan terkait kondisi perguruan tinggi saat ini. Cara yang sama juga dilakukan Jokowi untuk mengetahui persoalan di kelompok masyarakat lainnya.
