Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada Presiden Joko Widodo agar membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
Tjahjo meminta agar wacana itu ditanyakan kembali kepada Gubernur Ahok, panggilan Basuki. Dia tidak ingin berkomentar lebih jauh meskipun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Tanya pak Ahok dong, kan pak Ahok lebih hebat," kata Tjahjo sebelum mengikuti rapat terbatas Flight Information Region di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Usulan pembubaran IPDN berawal dari banyaknya kasus jebolan kampus tersebut bersama-sama mengumpulkan uang untuk menyogok jaksa agar tidak tersangkut persoalan hukum.
"Saya sudah bilang sama Pak Jokowi, Pak kalau bisa IPDN dibubarkan saja, untuk apa ada sekolan IPDN, kalau masuknya aja nggak jelas, bagaimana tesnya? Lulusnya gimana?," tutur Ahok, Jumat (4/9/2015).
Menurutnya, jika melihat beberapa kasus yang ditemukannya yakni banyak lulusan IPDN yang tidak baik, bahkan sesama alumnus alias korps suka mengumpulkan uang patungan untuk menyuap sejumlah oknum jaksa karena takut diperiksa, maka dia menilai keberadaan IPDN tiaklah perlu.
"Semua dari perusahaan swasta mampu mensuplai (PNS). Dari TNI Polri juga mampu mensuplai. Buat apa ada sekolah-sekolah bergaya militer-militer seperti itu. Swasta mampu," tutur Ahok.
