Kabar24.com, JAKARTA— Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membantah ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
SIMAK:Raja Salman Borong Seluruh Kamar Hotel Four Seasons di Amerika
Menurut dia, rencana pencopotan Buwas--sapaan Budi Waseso--sudah ada sejak lama.
SIMAK:5 Kesalahan Turis di Singapura
"Tidak ada arahan itu. Rencana mutasi sudah kami pertimbangkan sejak adanya ribut dan tekanan dari publik untuk mengganti Budi Waseso serta pernyataan Syafii Maarif," ucapnya saat dihubungi, Jumat (4/9/2015).
BACA JUGA:Subsidi 20 Juta Pelanggan Listrik Segera Dicabut
Tekanan untuk mengganti Budi Waseso memang bergulir sejak pertengahan Juli lalu. Saat itu terjadi perang mulut di media antara Buwas dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif.
BACA JUGA: 3 Pesepakbola Muda dari Papua Dilirik Klub Eropa
Syafii mengeritik tindakan Bareskrim yang menetapkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syauri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang diadukan hakim Sarpin Rizaldi.
SIMAK: Neymar Belum Cukup Umur untuk Hal Ini
Menurut Buya Syafii--panggilan akrab Syafii Maarif, langkah penegak hukum yang mudah menjadikan petinggi lembaga negara sebagai tersangka telah melukai publik dan hukum.
Kritik itu ditanggapi Buwas dengan menyebut Buya Syafii tak paham penegakan hukum. Pernyataan ini menimbulkan protes dari kalangan Muhammadiyah. Sejumlah aktivis bahkan membuat petisi di media daring untuk mencopot Buwas.
Intervensi
Namun, saat itu Badrodin menegaskan, Polri bukanlah lembaga yang bisa diintervensi dalam hal pencopotan pejabatnya.
Badrodin kali ini tampaknya harus menjilat ludahnya sendiri. Dia menuturkan pencopotan itu untuk mengurangi energi Polri yang terkuras. Menurut dia, tugas utama Polri adalah melakukan penegakan hukum.
Namun kenyataannya, selain melakukan penegakan hukum, Polri harus menghadapi tekanan publik yang tidak setuju dengan posisi Budi Waseso sebagai Kabareskrim.
"Maka, untuk mengurangi hiruk-pikuk publik itu, kami pertimbangkan mutasi, agar Polri bisa fokus pada penegakan hukum, karena itu yang utama," tuturnya.
Proses selanjutnya, ujar Badrodin, pertimbangan untuk memutasi Buwas dibicarakan dalam beberapa kali rapat.
"Kami kan terus melihat masalah dan melakukan evaluasi. Itu wajar, kok," ucapnya.
