Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Revitalisasi Pasar Gedebage Bandung Libatkan Swasta

Rencana revitalisasi Pasar Gedebage, Kota Bandung, yang mengalami kebakaran pada Selasa (21/7) lalu diperkirakan tidak akan melibatkan dana dari APBD Jawa Barat, tetapi mengandalkan dana APBD Kota Bandung dan melibatkan swasta.
Abdalah Gifar
Abdalah Gifar - Bisnis.com 23 Juli 2015  |  22:05 WIB
Revitalisasi Pasar Gedebage Bandung Libatkan Swasta
Foto ilustrasi kebakaran. - Antara

Bisnis.com, BANDUNG—Rencana revitalisasi Pasar Gedebage, Kota Bandung, yang mengalami kebakaran pada Selasa (21/7) lalu diperkirakan tidak akan melibatkan dana dari APBD Jawa Barat, tetapi mengandalkan dana APBD Kota Bandung dan melibatkan swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jabar Ferry Sofwan mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak menerima pengajuan dan tidak memiliki rencana sebelumnya untuk merevitalisasi Pasar Gedebage.

“Saya hanya tahu Pak Ridwan Kamil [Wali Kota Bandung] di media menegaskan akan merevitalisasi dan memodernisasi Pasar Gedebage yang kebakaran, tetapi belum ada pengajuan kepada kami,” katanya kepada Bisnis, Kamis (23/7/2015).

Dia mengatakan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan pasar di wilayahnya, termasuk apabila pembangunan atau pengelolaan pasar tersebut turut melibatkan pihak swasta.

“Seperti Pasar Gedebage yang kebakaran itu kan tidak sepenuhnya milik pemerintah kota [PD Pasar], tetapi ada juga yang milik swasta, yaitu PT Ginanjar Saputra,” sebutnya.

Dia menjelaskan untuk rencana revitalisasi pasar dengan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jabar, sesuai ketentuan, pemerintah kabupaten/kota harus menyerahkan pengajuan dengan sejumlah persyaratan, salah satunya engineering design pasar tersebut.

Upaya revitalisasi pasar tradisional atau pasar rakyat agar dapat lebih bersaing, menurutnya, tidak dapat dipaksakan karena bergantung kebijakan pemerintah kabupaten/kota setempat yang disesuaikan dengan kebutuhan.

“Seperti moratorium pasar ritel modern, itu kewenangan pemkab/pemkot. Begitu pula untuk urusan revitalisasi pasar. Kami di [Disperindag] Jabar hanya mendukung apa yang pemerintah kabupaten/kota rencanakan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revitalisasi pasar
Editor : Setyardi Widodo

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top