DPR Ingin Bangun Alun-alun Demokrasi, Apa Itu?

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan DPR berencana membangun alum-alun demokrasi yakni lapangan terbuka tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPR.

"Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demonstran, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kamis (21/5/2015).

Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas.

Menurut Fahri Hamzah, bicara komplek Senayan adalah komplek bersejarah.

Menurutnya, Presiden Soekarno, pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan The Conefo Project. Conefo, kata dia, adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi dua kekuatan blok ada saat itu yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat.

"Presiden Soekarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang Blok Barat dan Blok Timur," katanya.

Menurut dia, Presiden Soekarno sudah membangun gedung di Senayan, tapi pelaksanaan conefo batal dan gedung itu kemudian digunakan oleh MPR dan DPR.

Terkait dengan desain Conefo tersebut, menurut Fahri, pimpinan DPR ingin melanjutkan pembangunan gedung. "Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.

Menurutnya, dari diskusi tersebut pimpinan DPR berencana membangun ruang terbuka yang diberi nama Alun-alun Demokrasi, sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR RI.

Kalau selama ini, kata dia, demo-demo yang dilakukan sering merusak bagian depan komplek DPR RI pagar dan tamanan, hal itu karena lokasinya sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR RI.

Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut dia, maka para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tidak sampai merusak pagar dan dapat berkomunkasi dengan pimpinan dan anggota DPR.