Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Fadli Zon beranggapan proyek pembangunan gedung baru DPR di Kompleks Gedung Parlemen, merupakan kebutuhan yang harus segera diatasi.
Menurutnya, pembangunan gedung baru itu sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota dewan, tenaga ahli, dan sekretaris. Selain itu, kebutuhan pembangunan gedung baru itu a.l. untuk penyediaan museum demokrasi, pusat riset, dan perpustakaan, dan memenuhi ruangan yang kurang.
“Dulu waktu dibangun, gedung DPR Nusantara I hanya untuk kapasitas 800 orang. Saat ini sudah mencapai 4300-an. Jadi bukan kami mencari-cari proyek,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (30/4).
Perihal anggaran, paparnya, anggota DPR sama sekali tidak tahu menahu. “Itu urusan sekretariat jenderal. Yang kamitahu adalah hal prinsip seperti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung itu,” katanya.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memastikan belum ada anggaran untuk membangun Gedung Parlemen (DPR, MPR, dan DPD).
Winantuningtyastiti Swasanani, Sekretaris Jenderal DPR, mengatakan anggaran pembangunan untuk Gedung Parlemen baru belum ada. “Semua biaya pembangunan gedung masih dihitung oleh tim kerja dari pemerintah yang akan berkoordinasi dengan setjen,” katanya.
Saat ini, papar Win, tim masih akan menuntaskan penilaian terhadap kelayakan pembangunan gedung baru. “Tim yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Negara, Pemda DKI, dan kementerian lain masih akan bekerja.”
Win mengatakan tim sudah bekerja sejak dibentuk pada Maret 2015. “Tim akan memberikan penilaian atas kelayakan gedung DPR saat ini lengkap dengan studi kebutuhan dan anggaran.”
Dengan demikian, saat pimpinan DPR melakukan kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2015, semua sudah siap. “Keputusannya pembangunan nanti setelah tim dan Setjen DPR menyelesaikan tugasnya,” tambah Win.
