Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla tak membantah penundaan eksekusi terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso terjadi karena adanya lobi politik antara pemerintah kedua negara.
Kalla menilai lobi politik antara dua negara biasa terjadi, meski dalam persoalan eksekusi terpidana kasus narkotika dan obat-obatan terlarang itu tetap mempertimbangkan aturan hukum secara baik.
“Ya tentu itu. Lobi politik itu biasa saja dalam suatu hubungan kenegaraan. Masalahnya kita ingin meletakkan hukum secara baik,”ujarnya, Selasa(29/4/2015).
Menurut dia, pelaksanaan hukuman membutuhkan suatu kelengkapan kebijakan. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Beniqno Aquino, disimpulkan bahwa Mary Jane hanya korban mafia sindikat Narkoba.
Sedangkan otak pelaku pengedaran Narkoba yang sesungguhnya sudah tertangkap. Pemerintah Indonesia juga meminta pemerintah Filipina bertindak keras terhadap sindikat pengedar.
“Namun demikian tentu ini menunda, tidak membatalkan,”tegasnya.
Pelaksanaan eksekusi mati Mary Jane yang seharusnya berlangsung pada Selasa dinihari (29/4/2015) ditunda. Terpidana mati itu dibawa kembali ke Lapas Wirogunan, Yogyakarta.
Mary Jane adalah terpidana kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin di Jogjakarta pada 2010. Dia disebut-disebut akan dieksekusi karena berbagai upaya hukumnya gagal dan grasinya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, di hari eksekusi, perekrut Mary Jane bernama Kristin Sergio menyerahkan diri ke Kepolisian Filipina. Dengan begitu, pemerintah Filipina meminta eksekusi Mary Jane ditunda hingga masalah hukum yang menjeratnya ditangani hingga tuntas.
