Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mempercepat pemulangan para anak buah kapal (ABK) non-Thailand hingga kini masih ditampung di Tual, Kepulauan Aru, Maluku. Mereka merupakan ABK kapal-kapal yang dimiliki oleh PT Pusaka Benjina Resources.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin mengatakan saat ini terdapat 347 ABK asal Myanmar, Kamboja, dan Laos, yang ditampung di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual.
Selain itu, terdapat 60 ABK asal Myanmar yang masih bertahan di Benjina karena menunggu gaji dan sebagian lainnya telah berkeluarga dengan warga lokal.
“Kondisi mereka ini separuhnya sudah stress, sakit, teriak-teriak, sehingga sangat mengganggu lingkungan masyarakat di sekitar penampungan tersebut,” katanya, Rabu (22/4/2015).
KKP telah meminta Kedutaan Besar dari negara yang bersangkutan untuk mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan agar mereka dapat secepatnya dideportasi.
KKP juga telah memberikan sejumlah alternatif strategi untuk membantu proses deportasi, seperti memindahkan mereka ke Jakarta atau Surabaya agar dapat lebih mudah dijemput oleh perwakilan negara Myanmar, Laos, dan Kamboja.
Asep menuturkan para ABK tersebut ditampung di PPN Tual mulai 4 April 2014. Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para ABK tersebut bersumber dari dana operasional Stasiun PSDKP Tual, sebelum akhirnya diambil alih oleh International Organization for Migration (IOM) sejak 17 April 2015.
