Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif dan sanksi terhadap Kolombia beberapa jam setelah presiden negara tersebut menolak mengizinkan dua pesawat militer yang membawa migran yang dideportasi untuk mendarat.
Dalam unggahan media sosial pada Minggu (26/1/2025) waktu setempat, Trump mengatakan dia memerintahkan tarif darurat sebesar 25% untuk semua barang Kolombia yang masuk ke AS. Dalam seminggu, tarif itu akan dinaikkan menjadi 50%.
Otoritas pajak Kolombia menuturkan, minyak, emas, kopi, dan bunga berada di urutan teratas daftar ekspor ke AS.
Tindakan Trump tersebut mengacaukan hubungan hangat selama puluhan tahun antara kedua negara dan mungkin akan menghancurkan ekonomi negara Andes yang rapuh itu.
Hubungan antara Trump dan Presiden Kolombia Gustavo Petro secara luas diperkirakan akan tegang karena pandangan politik yang berbeda, meskipun kemerosotan itu lebih cepat dan lebih merusak daripada yang diantisipasi oleh hampir semua orang.
"Penolakan Petro terhadap penerbangan ini telah membahayakan Keamanan Nasional dan Keselamatan Publik Amerika Serikat," kata Trump dalam unggahannya dikutip dari Bloomberg, Senin (27/1/2025).
Reaksi Trump menunjukkan dia melihat tarif sebagai senjata ekonomi yang akan digunakan terhadap pemerintah yang mungkin menantang tujuan geopolitiknya. Hal ini mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia, bahwa bahkan sekutu politik lama pun tidak akan aman jika mereka tidak bekerja sama dengannya.
Petro menanggapi kurang dari 3 jam setelah unggahan Trump bahwa dia telah memerintahkan tarif balasan sebesar 25% atas impor AS. Pemerintah Kolombia akan membantu proses penggantian impor AS yang lebih mahal dengan produksi dalam negeri, katanya dalam unggahan di X, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Tindakan tersebut diambil sebagai tanggapan atas dua penerbangan yang membawa total 160 orang, bagian dari kelompok 350 warga Kolombia yang dijadwalkan dideportasi, kata seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Petro awalnya menyambut baik penerbangan tersebut tetapi berubah pikiran ketika mengetahui bahwa AS mengirim para migran dengan pesawat militer.
Meksiko membatalkan penerbangan orang-orang yang dideportasi sebelum lepas landas, dengan mengatakan sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat militer mendarat di Meksiko, kata orang tersebut.
Pejabat Amerika Latin, termasuk Petro, juga mengatakan bahwa mereka kecewa dengan para migran yang datang dengan belenggu kaki dan borgol. AS dan El Salvador sedang menggodok perjanjian suaka yang akan memungkinkan pejabat AS untuk mendeportasi migran non-Salvador ke negara Amerika Tengah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Kolombia mengatakan akan menawarkan pesawat kepresidenan untuk mengangkut kembali para migran. Menteri Luar Negeri yang baru diangkat Petro, Laura Sarabia, mengatakan bahwa Kolombia terbuka untuk berunding dengan AS.
Perdagangan Kolombia-AS
Meskipun sebagian besar negara Amerika Selatan kini lebih banyak berbisnis dengan China, AS tetap menjadi mitra dagang utama Kolombia. Antara Januari dan November 2024, ekspor Kolombia ke AS mencapai US$13 miliar, meningkat hampir 8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Warga Kolombia di AS juga menjalin ikatan budaya dan arus remitansi yang kuat.
Kolombia merupakan sumber minyak asing terbesar keempat bagi AS, melampaui Arab Saudi dan Brasil, menurut Badan Informasi Energi. Data terbaru menunjukkan Kolombia mengirimkan lebih dari 215.000 barel minyak mentah setiap hari ke pelabuhan AS. Sekitar sepertiga, atau 29%, ekspor Kolombia ditujukan ke AS.
Trump juga menyerukan larangan perjalanan dan pencabutan visa segera bagi pejabat pemerintah Kolombia dan semua sekutu dan pendukung serta sanksi visa bagi anggota partai, anggota keluarga, dan pendukung pemerintahan Petro. Bagian visa Kedutaan Besar AS juga akan ditutup pada Senin.
Trump juga mengatakan dalam unggahannya bahwa dia akan meningkatkan pemeriksaan bea cukai terhadap semua warga negara Kolombia dan kargo atas dasar keamanan nasional. Dia menambahkan, di bawah kewenangan eksekutifnya, sanksi Departemen Keuangan, perbankan, dan keuangan akan diberlakukan sepenuhnya.
