Bisnis.com, JAKARTA—Mayoritas fraksi di DPR setuju atas pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman.
Persetujuan tersebut tertuang dalam pandangan fraksi setelah meminta pendapat dari KPK, PPATK, dan Kompolnas. Komisi III sebagai perwakilan DPR juga telah melakukan kunjungan ke kediaman Badrodin untuk melihat situasi keluarga sebagai pendukung.
Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari fraksi PDIP, setuju jika Badrodin memimpin polri. “Kinerja Badrodin selalu bagus. Itu yang menunjang karirnya di kepolisian. Lagipula, Indonesia juga sudah beberapa bulan tanpa kapolri,” katanya, Rabu (15/4/2015).
Persetujuan Badrodin atas alasan kekosongan juga diungkap oleh Irmawan, anggota fraksi PKB. “Kami ingin segera ada kapolri. Kapolri sudah lama kosong. Padahal kapolri juga harus segera melayani rakyat.”
Setelah kunjungan ke rumah Badrodin, Desmon J Mahesa, anggota Komisi III, mengatakan Fraksi Partai Gerindra telah menilai Badrodin hingga keluarga. “Badrodin arif dalam memimpin keluarganya. Badrodin juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya,” katanya.
Arsul Sani, anggota Komisi III dari fraksi PPP, juga mengatakan hal serupa. “Pada dasarnya PPP setuju Badrodin jadi kapolri. Badrodin merupakan lulusan terbaik di angkatannya. Selain itu, senioritas Badrodin juga sudah mumpuni.”
Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Abu Bakar Al Habsyi, tak banyak mengatakan tentang alasan persetujuan badrodin sebagai kapolri. “Setuju,” jawabnya dalam pesan singkat.
Ruhut sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, juga mengatakan hal serupa. “Alasannya, itu hak prerogatif Presiden Joko widodo. Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kami ingin mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.
Terkait dengan belum adanya surat pembatalan Komjen Pol Budi Gunawan, calon kapolri sebelum Badrodin, Ruhut menyikapi polemik itu dengan mudah. “Itu nanti keputusan saat paripurna,” tegasnya.
Hingga saat ini, jabatan kapolri belum terisi semenjak Jokowi mencopot Sutarman. Polemik terus terjadi dan memuncak saat KPK menetapkan Budi gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Selanjutnya, jokowi mengganti nama Budi gunawan dengan badrodin yang siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (16/4).
