Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menjawab ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai isu terkait "reshuffle" atau perombakan kabinet yang beberapa kali dicetuskan oleh sejumlah pihak di masyarakat.
"Nanti ya," kata Jusuf Kalla sambil tersenyum dan segera berlalu ketika ditanyakan wartawan soal "reshuffle" atau perombakan kabinet di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Kemudian, Wapres menaiki mobil golf yang mengantarnya ke Kantor Presiden untuk mengikuti agenda Sidang Kabinet Terbatas yang akan dilaksanakan pada Rabu sore ini.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai "reshuffle" atau perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo.
"Tidak pernah itu dibicarakan oleh Presiden ke kami pembantu-pembantunya," kata Andi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/4).
Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum mendengar akan dilakukan perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat ini.
Terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa menteri-menteri perlu dievaluasi, Praktikno mengatakan bahwa kinerja menteri setiap saat dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet.
"Setiap rapat Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Presiden kadang masuk ke dalam isu yang lebih detil untuk mengevaluasi agar kinerja menteri berjalan baik," ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irmadi Lubis mengimbau Presiden Jokowi untuk berani melakukan "reshuffle" guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
"'Reshuffle' kabinet terutama pada menteri-menteri di bidang ekonomi," kata Irmadi Lubis di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis (9/4) malam.
Irmadi menilai, selama enam bulan pemerintahan Joko Widodo, kinerja pemerintah belum ada yang program pemerintah yang secara substansial membela kepentingan rakyat dan negara.
Dalam survei yang dilakukan Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), didapatkan hasil sebanyak 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan dalam Kabinet Kerja.
"Masyarakat nampaknya ingin Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Kerjanya," kata pengamat komunikasi dan politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Menurut Hendri, berbagai alasan bermunculan di berbagai media nasional, mulai dari kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung, bagi-bagi kursi BUMN, pelemahan rupiah hingga program Nawa Cita yang kurang maksimal.
