Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Fitra Kecam Pengadaan Aneh DPR Rp220 Miliar

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengecam rencana pengadaan aneh dan tak wajar untuk anggota DPR karena dinilai berisiko memboroskan anggaran.
Ashari Purwo Adi N
Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com 13 April 2015  |  18:41 WIB

Kabar24.com, JAKARTA— Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengecam rencana pengadaan aneh dan tak wajar untuk anggota DPR karena dinilai berisiko memboroskan anggaran.

Apung Widadi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, mengatakan belum genap satu semester DPR RI bekerja, para anggota dewan sudah mengingkari kehendak rakyat dan mementingkan diri sendiri.

Hal itu terbukti dari dokumen Rencana Pengadaan Umum DPR di website www.dpr.go.id. Dalam situs itu terdapat beberapa anggaran janggal, aneh, dan tidak wajar dengan total mencapai Rp220 miliar.

“Nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh. Mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR,” katanya dalam siaran pers, Senin (13/4).

Misalnya saja pengadaan parfum hingga Rp2 miliar dan makanan rusa hingga Rp600 juta. Selain itu, biaya perawatan rumah dinas DPR senilai Rp32 miliar setiap tahun.

“Dana itu berpotensi diselewengkan karena alokasi yang sama dianggarkan setiap tahun.”

Sesuai dengan data itu, paparnya, Fitra menilai anggaran tersebut cenderung memboroskan keuangan negara karena anggaran yang fantastis dengan nama barang yang sepele.

“Potensi penggelembungan nominal pengadaan barang sangat tinggi karena tidak sesuai dengan harga rata-rata pasar.”

Dengan demikian, ada sinyal bahwa mafia anggaran dan pengusaha hitam yang sengaja mendorong alokasi anggaran tersebut naik secara signifikan dan tidak wajar.

“Untuk itu, Fitra menuntut agar DPR membatalkan pengadaan barang-barang yang tidak wajar tersebut.”

Selanjutnya, paparnya, DPR harus merevisi alokasi anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga dengan nilai dan harga yang wajar.

“Ini harus dilakukan untuk membentuk DPR sebagai lembaga negara yang transparan.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr fitra
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top