Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua DPR Minta BK Segera Proses Perkelahian Anggota Dewan

Ketua DPR Setya Novanto meminta Badan Kehormatan DPR segera memproses dua legislator yang terlibat perkelahian saat rapat dengar pendapat.nn
Ashari Purwo Adi N
Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com 10 April 2015  |  12:37 WIB
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi menunjukkan luka di wajahnya,seusai melaporkan kasus pemukulan dirinya oleh rekannya Mustofa Assegaf dari Fraksi PPP kepada Ketua DPR Setya Novanto, di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2015). - Antara
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi menunjukkan luka di wajahnya,seusai melaporkan kasus pemukulan dirinya oleh rekannya Mustofa Assegaf dari Fraksi PPP kepada Ketua DPR Setya Novanto, di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2015). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Setya Novanto meminta Badan Kehormatan DPR segera memproses dua legislator yang terlibat perkelahian saat rapat dengar pendapat.

Setnov, sapaan akrab Setya, meminta kepada badan kehormatan untuk segera memproses kejadian perklahian yang dilakukan oleh Muljadi dari Fraksi Partai Demokrat dan Mustofa Assegaf dari Fraksi PPP.

“Ada mekanismenya. Ini masalah tata tertib DPR yang sudah disetujui masuk dalam aturan. Tidak ada alasan bagi mereka meski keduanya mengaku tindakan itu adalah ketidaksengajaan,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (10/4/2015).

Kejadian itu, paparnya, harus dijadikan contoh agar perkelahian tidak terulang lagi. “Meskipun Muljadi dan Mustofa sudah saling meminta maaf atas ketidaksengajaan, mereka tetap harus mempertanggungjawabankan perbuatannya.”

Diketahui, perkelahian antara Muljadi dan Mustofa itu terjadi saat keduanya ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Akibat perkelahian itu, Muljadi mengalami lebam dan luka di pelipis.

Sementara itu, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, menyayangkan tindakan itu. “Mereka harus bertanggungjawab secara pribadi atas perilaku memalukan itu. Nanti Mahkamah Kehormatan DPR akan menyelesaikan itu,” katanya.

Menurutnya, perdebatan antara eksekutif dan legislatif atau antarlegislator itu sangat lumrah terjadi. Tapi perdebatan itu hanya pada tataran argumentasi, bukan fisik.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top