Bisnis.com, JAKARTA—DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa yang akan segera turun pada April 2015.
Rambe Kamarulzaman, Ketua Komisi II DPR, mengatakan Kemendagri punya andil besar dalam pengembangan di daerah.
Pasalnya, sesuai dengan hasil rapat Komisi V dengan Kementerian DPDTT masih banyak desa yang belum siap menerima itu.
“Aparat desa dan pejabat diatasnya itu dibawah kendali kemendagri. Jadi, peran kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu sangat penting dalam mengoptimalkan dana desa yang akan segera turun,” katanya saat dihubungi, Selasa (31/3).
Dalam rapat selanjutnya, paparnya, Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah akan mengundang dua kementerian itu untuk memaparkan konsep sinergi itu.
“Kami minta paparan konsep sinergi dua kementerian itu mengoptimalkan dana desa. Jika tidak sesuai, kami akan minta untuk kaji ulang,” katanya.
Jangan sampai, lanjutnya, kucuran dana desa yang bersumber dari APBN itu sia-sia.
“Jika dua kementerian itu tidak mampu menjadi trigger, dana itu tidak akan memberikan nilai tambah untuk desa seperti yang diharapkan.”
Menurut Rambe, sinergi antarkementerian bisa dilakukan dengan mengoptimalkan program one village one product (ovop).
“Dengan program itu, satu produk unggulan akan dimaksimalkan untuk memberikan nilai tambah untuk desanya.”
Konsep dari ovop itu, jelasnya, tidak melulu berupa produk barang, tetapi juga bisa jasa.
“Misalnya, satu desa mempunyai obyek wisata yang bisa dikembangkan. Ya itu saja yang dikembangkan. Dana itu bisa untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang.”
