Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Usung Puan, PDIP Desak Jokowi Revisi Larangan Menteri Terikat Parpol

PDIP mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi kebijakan larangan menteri menjabat sebagai fungsionaris partai politik.
Ashari Purwo Adi N
Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com 31 Maret 2015  |  15:00 WIB
Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon bersama Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 - Jibiphoto
Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon bersama Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 - Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi kebijakan larangan menteri menjabat sebagai fungsionaris partai politik.

Effendi Simbolon, politikus PDIP sekaligus anggota komisi VII DPR, mengatakan Jokowi harus mengubah kebijakan itu.

“Kebijakannya kan tidak tertulis, jadi mudah untuk diubah,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).

Revisi pernyataan itu, paparnya, bertujuan agar Puan Maharani, anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kini duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dapat menduduki posisi di struktur pimpinan PDIP.

Jokowi memang meminta kepada seluruh menteri dalam Kabinet Kerja untuk menanggalkan atribut partai. Hal itu ditujukan agar menteri fokus mengurus dan menyukseskan program untuk rakyat.

Menurutnya, Jokowi harus lebih luwes dengan partai politik.

“Sudah jadi presiden, jangan seolah-olah menjadi antipartai politik. Toh, juga tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menilai menteri nonpartai lebih bagus jika dibandingkan dengan menteri dari partai simpatisan.”

Penyataan Effendi itu sekaligus menanggapi perihal wacana penambahan posisi wakil ketua umum dan ketua harian di struktur kepengurusan PDIP.

“Puan diunggulkan dalam posisi-posisi itu,” katanya.

Sementara itu, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP, mengatakan Puan harus mendapat tempat dalam struktur pimpinan.

“Misal tetap dilarang oleh Jokowi, Puan bisa menjabat tapi nonaktif.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pdip
Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top