Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Turki akan merundingkan nasib 16 warga negara Indonesia yang ditangkap saat berupaya menyeberang ke Suriah lantaran tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen pribadi.
Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan ada dua opsi, pertama deportasi dan kedua mereka diperlakukan sebagai pencari suaka dengan cara ditawarkan kepada negara lain yang mau menerima.
"Yang diinginkan pemerintah Turki supaya lebih cepat adalah upaya deportasi ke Indonesia. Siang nanti di waktu Turki akan bertemu lagi delegasi Indonesia [Kemenlu RI] dengan Kemenlu Turki," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2015).
Marciano menambahkan, pemerintah RI lebih condong untuk memilih opsi deportasi karena dinilai paling bagus sehingga dapat segera kembali ke Tanah Air. Misalnya ada opsi lain yang akan diambil, pemerintah akan melaporkan perkembangan terbaru kepada Presiden Joko Widodo.
Tetapi jika pemerintah mengambil opsi deportasi, akan muncul persoalan baru karena menurut Marciano, mereka sudah menjual segalanya di Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Suriah.
Sebelumnya, ada 16 WNI ditangkap oleh otoritas Turki saat berusaha menyeberang ke Suriah. Jalur itu biasa dilewati simpatisan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syiria atau dikenal dengan ISIS. Diduga mereka akan bergabung dengan kelompok militan itu.
Kelompok 16 WNI ini berbeda dengan kelompok 16 WNI yang dikabarkan hilang saat terpisah dari rombongan tur wisata pada 24 Februari 2015 lalu.
Nasib wisatawan tersebut hingga kini belum jelas. Kepolisian RI telah bekerja sama dengan kepolisian Turki untuk mengusut keberadaan mereka.
