Bisnis.com, MANADO - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah Sulawesi Utara rawan penyelewengan.
Mengutip data hasil pemantauan yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) melalui website www.opentender.net, skor penilaian 10 proyek pengadaan barang dan jasa di Sulut berada pada kisaran 16 hingga 17 dari skala 1-20.
Sepuluh proyek yang dinilai paling rawan diselewengkan tersebut meliputi proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan Tanawangko-Kumu-Papontelen seksi 1 dan 2, Mapanget-Molas seksi 1, Tamako-Enemawira seksi 1 dan 2, Tondano-Kembes seksi 1, Pontodon-Insil seksi 2 dan 3, dan pengadaan konsumsi makan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulut.
Peneliti Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Laits Abid mengatakan skor penilaian yang hampir mendekati batas atas mengindikasikan tingginya potensi penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Bukan berarti serta merta proyek-proyek tersebut pasti ada korupsi, namun paling tidak scoring ini menjadi pintu masuk untuk lebih waspada,” katanya, Jumat (27/2/2015).
Menurut Abid, skala penilaian kerawanan proyek didasarkan pada lima kriteria yakni nilai kontrak yang relatif besar, jumlah peserta tender sedikit, menang berulang-ulang, kontrak proyek konstruksi di akhir tahun, serta saving yang kecil pada nilai kontrak dibandingkan dengan harga perkiraan sendiri (HPS).
Secara historis, proyek pengadaan barang dan jasa juga mendominasi kasus korupsi di Sulut yang diproses oleh aparat penegak hukum pada 2014.
Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Badan Perpustajaan Sulut, korupsi pelelangan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Talaud, kasus korupsi pembangunan jalanan produksi di Kecamatan Esang Selatan, serta korupsi di PD Pasar Manado.
