Bisnis.com, BOGOR - Pengurus Besar Nahdatul Ulama meminta pemerintah lebih tegas dalam menindak kelompok dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan aksi radikal dan tindak kekerasan.
Said Aqil Siraj, Ketua PBNU, mengatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait kelompok dan ormas radikal sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, pemerintah tidak terlihat serius dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Kami harap pemerintah lebih tegas, karena bagi mereka [ormas radikal] tidak ada urusan kalau nanti Indonesia pecah, berantakan, dan terjadi konflik. Bagi mereka yang penting Islam,” katanya di Istana Bogor, Kamis (26/2/2015).
Said menuturkan aksi kekerasan dalam bentuknapapun yang mengatasnamakan agama adalah tindakan yang salah. PBNU sendiri sejak awal telah menolak aksi kekerasan dan radikalisme yang dilakukan sejumlah kelompon dan ormas Islam.
Menurutnya, saat ini negara-negara Islam di dunia meminta Indonesia berada di garis terdepan dalam melawan Negara Islam Irak-Suriah atau Islamic State Iraq Syria (ISIS), dan gerakan radikal lainnya.
“ISIS itu lebih efektif dan berhasil merusak Islam dibandingkan dengan gerakan yang dilakukan kelompok nonmuslim, karena aksi yang dilakukannya berhasil mencoreng nama Islam,” ujarnya.
Said juga menyebutkan PBNU sendiri berupaya mengembalikan peradaban Islam sebagai pondasi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut juga ditujukan untuk menghilangkan stigma radikal dan kekerasan dari Islam.
