Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan tsunami dikecam warga Aceh yang merasakan dampak dari bencana dahsyat itu.
Di Negeri Serambi Mekkah itu, sebagian kalangan mendesak pemerintah Aceh untuk membayar bantuan yang pernah diberikan Australia. Bahkan, beberapa elemen masyarakat hendak mengumpulkan koin untuk “melunasi utang” tersebut.
Namun, wacana cukup ekstrim dilontarkan oleh akademisi asal Aceh yang juga Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Samsul Rizal.
“Kalau disinggung terus [soal bantuan], saya rasa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menarik seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Australia,” katanya kepada Bisnis.com lewat pesan singkat, hari ini, Sabtu (21/2/2015).
Sektor pendidikan—selain pariwisata dan perdagangan—merupakan bidang kerja sama yang cukup menonjol bagi kedua negara. Australia merupakan salah satu tujuan belajar favorit mahasiswa asal Indonesia. Setelah peristiwa tsunami 26 Desember 2004, pemerintah Australia membuka kesempatan bagi siswa SMA asal Aceh untuk studi di Negeri Kanguru.
Samsul menuturkan Australia juga menyumbang pembangunan Gedung Micro Teaching di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsyiah. Ada lagi, ujar dia, bantuan hibah penetian dari Aus Aid (Australian Agency for International Development) yang diketuai seorang guru besar dari Universitas Melbourne, Michael Lee.
Menurutnya, bantuan-bantuan kemanusiaan dan sosial itu semestinya tidak dijadikan alat tukar untuk membebaskan terpidana mati kasus narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Dia menyarankan Abbott untuk menggunakan metode diplomasi yang wajar serta harus menghargai hukum Indonesia.
“Saya berharap Presiden Jokowi tidak mundur lagi [untuk menjalankan eksekusi mati] agar wibawa negara jangan diinjak-injak,” ucap guru besar Fakultas Teknik Unsyiah ini.
Meski demikian, Samsul tetap meyakini bahwa hubungan Aceh-Australia tidak akan terganggu dengan pernyataan politikus Partai Liberal Australia itu karena dinilainya bukan suara hati seluruh warga negeri jiran.
“Apalagi, pemerintahan Tony Abbott kan bisa berganti,” ungkapnya.
