Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri kemelut antara KPK dan Polri.
Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, mengatakan KPK berharap presiden segera mengambil tindakan tegas agar pelaksanaan penegakan hukum di indonesia bisa berjalan secara adil dan benar dan objektif.
“Itu sangat penting. Tindakan presiden itu bagian dari cara memperbaiki bangsa dan negara, memperbaiki sistem-sistem yang ada,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (18/2/2015).
Pasalanya, saat ini KPK menghadapi fenomena pelemahan yang sangat luar biasa. “Dalam waktu yang hampir bersamaan dan beruntun, insan-insan KPK dihadapkan dengan permasalahan tindak pidana. Kita seperti kena Tsunami,” katanya.
Pernyataan Zulkarnain itu, juga untuk menyikapi penetapan tersangka kepada ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK. Adapun wakil KPK lainnya a.l. Adnan pandu praja dan Zulkarnain sendiri masih menuggu penetyapan tersangka dari Polri.
Untuk itu, setelah mengambil tindakan mengakhiri kemelut KPK dan Polri, pemerintah harus serius mengembangkan intelijen hukum.
“Intelijen keamanan dan pertahanan sudah ada. Nah, tinggal intelijen hukum yang harus dikembangkan. Orang-orang yang dipilih, harus mempunyai kemampuan dan pemahaman yang bagus tentang hukum. Harus matang,” kata Zulkarnain.
