Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi menggelar jumpa pers malam ini, Minggu 25 Januari 2015, terkait dengan kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.
Pidato Presiden Joko Widodo hanya berlangsung sekitar 2 menit saja terkait dengan kisruh antara KPK dan Mabes Polri. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta tidak ada intervensi dan kriminalisasi dalam penanganan proses hukum yang terjadi di KPK dan Mabes Polri.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mantan komisioner KPK Tumpak H. Panggabean, dan mantan Wakapolri Oegroseno sekitar pukul 19.30.
Disebut-sebut, ketiga tokoh tersebut dipanggil ke Istana untuk diminta masukannya oleh Presiden Jokowi terkait kisruh antara KPK dan Mabes Polri.
Kekisruhan politik yang terjadi belakangan ini berawal ketika Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR (9/1/2015) kepada DPR. Setelah itu, tiba-tiba KPK secara mengejutkan menyatakan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Selasa (13/1/2015).
Penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka ternyata tidak menyurutkan Presiden Jokowi mengajukan nama BG ke DPR yang akhirnya disetujui oleh sidang paripurna DPR sebagai Kapolri (15/1/2015).
Menyikapi ketetapan KPK yang menjadikan BG tersangka dan sidang paripurna DPR yang menyetujui BG sebagai Kapolri, Presiden Jokowi kemudian memberhentikan Jenderal Pol. Sutarman sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti untuk menjalankan tugas dan wewenang Kapolri.
Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi mengumumkan menunda pengangkatan Komjen BG sebagai Kapolri karena masih menunggu proses hukum yang membelit calon kapolri itu.
Di tengah kisruh tersebut, secara mengejutkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap polisi dan ditahan sekitar 18 jam oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri karena tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan.
Status tersangka terhadap BW ditetapkan atas kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010.
Atas desakan berbagai elemen termasuk pimpinan KPK, Bambang Widjojanto akhirnya diberikan penangguhan penahanan dan dilepas Sabtu dini hari (24/1/2015). (Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
