Kabar24..com, JAKARTA -- Hari Kamis (22/01/2014) itu, hujan tak berhenti mengguyur Jakarta hingga sore hari. Meski begitu, cuaca yang tak begitu bersahabat tak menyurutkan niat puluhan orang untuk melakukan aksi damai di Halte Tugu Tani.
Di sana, sebagian dari mereka menaburkan karangan bunga ,yang lainnya membawakan poster bertuliskan “Wujudkan Kota Ramah Bagi Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas”. Mereka pun berjalan beriringan menuju Balai Kota. Beberapa orang berjalan kaki, sementara dua orang lainnya menggunakan kursi roda.
Mereka adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki. Komunitas yang berdiri sejak lima tahun lalu ini memperingati tiga tahun tragedi Tugu Tani, di mana seorang pengendara mobil yang mabuk menabrak trotoar dan menewaskan hingga sembilan orang pejalan kaki.
Setelah tiga tahun berlalu, hari terjadinya kecelakaan tersebut diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki oleh komunitas ini. Peringatan pun dilakukan dengan aksi damai, berupa taburan bunga, jalan santai, penyerahan tactile paving (lantai berwarna kuning dengan desain khusus untuk tunanetra) dari penyandang disabilitas kepada pemerintah provisi, hingga diskusi dengan aparat terkait.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus berharap aksi damai ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan menghormati hak pejalan kaki. Dengan demikian, jumlah kecelakaan bisa diminimalisasi.
“Menurut data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, pejalan kaki di Indonesia rata-rata meninggal dunia 18 orang setiap harinya. Pejalan kaki menjadi urutan ketiga setelah motor dan pengendara kendaran lainnya yang menjadi korban kecelakaan,” ujarnya.
Data yang dihimpunnya menyebutkan, baru sekitar 1000 km trotoar yang layak pakai di Jakarta dari total 7000 km jumlah keseluruhan. Menurutnya, trotoar yang baik harus rata dan tidak berundak, memiliki tactile paving untuk penyandang disabilitas, dan ramah gender. Artinya, trotoar tersebut harus nyaman dilalui baik oleh laki-laki maupun perempuan, khususnya yang mengenakan sepatu hak tinggi.
Fasilitas pejalan kaki yang kurang memadai juga kerap dirasakan Cucu Saidah, penyandang disabilitas yang juga anggota komunitas Jakarta Barrier Free Tourism. Menurutnya, stigma penyandang disabilitas itu merepotkan muncul karena infrastruktur jalan yang kurang baik. Padahal, fasilitas pejalan kaki haruslah mencakup faktor keamanan, kenyamanan dan kemandirian.
“Saya bekerja dari rumah ke kantor hanya 15 menit dengan berjalan kaki (menggunakan kursi roda), tapi terpaksa harus naik kendaraan umum yang cukup mahal karena akses trotoar tidak memadai” ujarnya. Dia pun merasa hal tersebut turut menghambat produktivitasnya.
Sebetulnya, regulasi mengenai hak pejalan kaki sudah diatur dalam UU No.22 Tahun 2009. Di antaranya tercantum dalam pasal 93 ayat 2 yang menyebutkan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, dan pemberian kemudahan bagi penyandang cacat. Selain itu, juga tercantum dalam pasal 106 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda,”
Terkait dengan hal ini, Kepala Bidan Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Themy Kendraputra menyatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya menciptakan kota yang ramah bagi semua orang, termasuk anak-anak dan pejalan kaki. Selain itu, fasiltas pejalan kaki yang selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga DKI Jakarta ini juga akan berorientasi ekosentris.
“Di samping dimensi yang lebar, kami juga melihat bahwa di Indonesia yang beriklim tropis ini, orang paling lama berjalan kaki 400 meter di bawah terik matahari, karena itu idealnya setiap 400 meter ada tempat duduk untuk beristirahat,” ujarnya. Meski demikian, dia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengalihfungsikan tempat duduk tersebut menjadi tempat berbaring atau hal yang bukan semestinya.
Selain itu, Themy berpendapat trotoar sebaiknya dilengkapi dengan pembatas jalan untuk melindungi keselamatan pejalan kaki, juga atap agar pejalan kaki tidak kepanasan dan kehujanan. Untuk itu, pihaknya meminta kesediaan masyarakat untuk terus mengingatkan pemerintah agar wacana tersebut bisa segera direalisasikan.
