Bisnis.com, SURABAYA — Rencana pemerintah mengonversi program raskin menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 2016 ditanggapi dingin oleh sebagian RTS-PM di Jawa Timur. Mereka berpendapat bantuan pangan secara fisik masih lebih dibutuhkan untuk proteksi sosial.
Pakar pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suyanto melaporkan kebanyakan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) beras untuk warga miskin (raskin) di Jatim berpandangan negatif terhadap wacana penggantian raskin mennjadi e-money.
“Raskin harus tetap ada karena bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin, tapi juga berdampak pada peningkatan jumlah petani gurem di Jatim,” jelasnya dalam paparan penelitian, Senin (19/1/2015).
Berdasarkan survei acak UMM terhadap 308 RTS-PM di Jatim, didapatkan hasil 97,08% responden masih berprespsi positif terhadap program raskin, 0,32% netral, dan hanya 2,60% yang memandang negatif program yang sudah ada selama 16 tahun itu.
Sebaliknya, terhadap responden yang sama, didapati hasil 58,77% presepsi negatif terhadap program uang elektronik. Sementara itu, 32,47% responden menyambut positif bantuan voucher KKS, dan 8,76% sisanya memilih bersikap netral.
Adapun, sampel responden RTS-PM raskin di Jawa Timur didapat dari Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tuban, Sampang, Kota Madiun, Situbondo, Lamongan, Nganjuk, Blitar, Lumajang, dan Malang.
“Raskin ini masih dipandang sebagai program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang dapat meningkatkan daya akses pangan mereka, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama di tengah krisis ekonomi,” imbuh Suyanto.
Dia menjelaskan presepsi RTS-PM Jatim terhadap setiap aspek program raskin juga masih positif. Aspek yang dimaksud mencakup administrasi pengurusan, sosialisasi, proses penerimaan bantuan, dan kemanfaatan.
Di sisi lain, presespsi RTS-PM terhadap wacana program e-money cenderung negatif, khususnya terhadap aspek sosialisasi dan kemanfaatan. Bagaimanapun, e-money dipandang positif dari sisi administrasi pengurusan dan proses penerimaan bantuan.
Ditinjau dari segi pelaksana program, lanjut Suyanto, mayoritas responden berpandangan positif kepada pelaksana program raskin. Mereka justru pesimistis dengan pelaksana program uang elektronik, demikian juga terhadap risiko dan keberlanjutan program tersebut.
"Ini menunjukkan RTS-PM [di Jatim] masih mengharap program raskin terus dijalankan pemerintah dan tidak setuju jika diganti dengan e-money. Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru mengganti hanya gara-gara raskin dinilai tidak tepat sasaran dan jumlah.”
Dia berpendapat masalah tidak tepat sasaran bukan disebabkan oleh pelaksana program, tapi akibat basis data terpadu (BDT) RTS yang tidak akurat. Untuk itu, yang perlu dibenahi adalah BDT yang dilansir oleh TNP2K hasil PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
