Mendagri Optimis DPR Setujui Perpu Pilkada

Bisnis.com, PADANG--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat akan menyetujui Perpu Pilkada.Dia mengatakan Peraturan Pergantian Undang-undang (Perpu) pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dikeluarkan presiden SBY menjelang habis masa pemerintahannya, tengah dibahas di DPR."Saya yakin Perpu diterima. Dari pandangan fraksi di komisi II mayoritas setuju," katanya, Minggu (18/1/2015).Dia menyebutkan Senin (19/1/2015) komisi II akan menggelar rapat pandangan fraksi. Kemudian untuk jadwal rapat paripurna diserahkan ke DPR, dengan kesepakatan bersama rapat paripurna diselenggaran di akhir Januari 2015.Selain itu, Kemendagri menyiapkan 16 pejabat untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur untuk 16 provinsi seluruh Indonesia yang habis masa jabatannya tahun ini dan tahun depan.Tjahjo mengatakan masih belum tuntasnya Perpu Pilkada membuat pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan 16 pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri untuk menjabat sementara.Ada sekitar 14 hingga 16 provinsi yang akan disiapkan plt [pelaksana tugas]-nya. "Kami sudah siapkan eselon I di lingkungan kementerian, atau bisa juga pejabat tingkat I [provinsi] yang eselonnya memenuhi syarat, seperti Sekda", katanya. Selain 16 kepala daerah tingkat I, pemerintah juga menyiapkan Plt untuk sekitar 204 kepala daerah tingkat II atau Bupati/Walikota yang akan habis masa jabatannya tahun ini.Namun, pelaksanaan pemilihan umum masih menunggu pembahasan Perpu di DPR, ujarnya.Tjahjo mengatakan Kemendagri dan pemerintah daerah sudah menyiapkan pelaksaan pilkada serentak. Sementara KPU mengusulkan opsi alternatif pilkada serentak diundur menjadi 2016. Tujuannya agar daerah dengan jadwal pilkada di tahun 2016 tidak harus menunggu pilkada serentak dua tahun berikutnya.Tetapi itu tergantung pembicaraan dengan DPR, katanya.Dia mengungkapkan DPR mempercepat pembahasan Perpu. Jika disetujui maka aka nada perbaikan yang dilakukan bersama termasuk dengan KPU.