Bisnis.com, BRUSSEL - Kuba dan Uni Eropa telah sepakat untuk bertemu pada awal Maret guna menggelar putaran ketiga negosiasi yang ditujukan untuk normalisasi hubungan, menurut sumber Uni Eropa, Rabu (14/1/2014), kurang dari sebulan setelah terobosan bersejarah antara Havana dan Washington.
Uni Eropa dan Kuba, yang memulai pembicaraan normalisasi tahun lalu setelah hubungan kedua belah pihak dihentikan pada 2003, awalnya merencanakan untuk mengadakan putaran ketiga pada Desember sebelum kemudian dua kali dibatalkan.
"Sekarang ada tanggal baru untuk putaran perundingan yaitu pada tanggal 4 dan 5," kata seorang diplomat Uni Eropa.
"Syarat Uni Eropa adalah bahwa Kuba tidak meminta pembatasan pada subyek yang dibahas, terutama pada isu-isu hak asasi manusia dan peran masyarakat sipil," kata diplomat itu.
Dua putaran pembicaraan diadakan tahun lalu, namun pada Desember Kuba menangguhkan putaran ketiga yang direncanakan akan menangani topik sensitif tentang hak asasi manusia.
Sumber Uni Eropa mengatakan kedua belah pihak pada prinsipnya sepakat untuk bertemu lagi pada awal Maret di ibukota Kuba Havana.
Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyambut terobosan AS-Kuba itu bulan lalu untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah lebih dari 50 tahun dan menyebutnya sebagai "titik balik sejarah.
Mogherini mengatakan pada saat yang sama bahwa Uni Eropa juga berharap pada akhirnya dapat "memperluas hubungan dengan semua lapisan masyarakat Kuba."
Hubungan Uni Eropa-Kuba dihentikan pada 2003 ketika Havana melakukan penindakan keras dan memenjara 75 pembangkang sebagai reaksi langsung atas seruan untuk liberalisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kuba adalah satu-satunya negara Amerika dengan satu partai, negara yang diperintah partai komunis, dan satu-satunya negara di Amerika Latin yang tidak memiliki dialog politik dengan Uni Eropa.
Uni Eropa mendasarkan pendekatannya ke Kuba pada dokumen "posisi umum" 1996 yang menyatakan bahwa kerja sama ekonomi harus berjalan seiring dengan kemajuan menuju demokrasi pluralistik dan penghormatan hak asasi manusia.
