Kabar24.com, PBB –Kisruh rencana pemutaran film The Interview dan peretasan terhadap Sony Pictures nampaknya telah menjadi jalan masuk bagi AS dan sekutu baratnya menempatkan Korea Utara dalam sorotan Dewan Keamanan PBB.
Amerika Serikat dan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya Senin (22/12/2014) menempatkan catatan HAM Korut di posisi rendah.
Hal itu dihasilkan setelah dilkakukan voting atas keberatan China dan menambahkan sejumlah tudingan pelanggaran yang dilakukan negara itu dalam catatan Dewan Keamanan.
Dubes AS untuk PBB Samantha Power menggambarkan kehidupan di Korut sebagai mimpi buruk yang nyata dan menentang permintaan China yang dinilainya absurd untuk melakukan investigasi bersama antara Korut dan AS terkait kasus peretasan terhadap Sony Picture.
Kasus peretasan Sony Picture ini terkait dengan film The Interview karya sutradara Seth Rogen yang menggambarkan usaha agen rahasia untuk membunuh pemimpin besar Korut, Kim Jong Un.
Film yang dikemas sebagai karya komedi ini membuat Korut kesal dan menuding film itu justru dibuat demi mendorong aksi terorisme serta sebuah kampanye untuk menyerang Korut.
Terkait hasil voting DK PBB, Korut menolak langkah tersebut dan mengingatkan hal itu akan memancing respons Pyongyang.
Pembahasan DK PBB terkait Korut terjadi setelah voting yang tidak lazim akhirnya dilakukan karena penolakan China memasukkan Korut dalam agenda.
Hasil voting, 11 suara yang mendukung, dua menolak, dan dua suara abstain.
Rusia dan China menolak memasukkan Korut dalam agenda DK PBB, namun karena tak ada hak veto dalam prosedur voting DK PBB, upaya China membatalkan hal itu pun kandas.
DK PBB terakhir melaksanakan prosedur veto pada tahun 2006, saat memasukkan Myanmar dalam agenda pembahasan.
Sebelumnya, pembahasan soal Korut di DK PBB masih dibatasi untuk masalah program senjata nuklir.
Namun, dengan hasil voting pada Senin, seluruh aspek Korut bisa ditelanjangi oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Sebelum voting berlangsung, Dubes China untuk PBB Liu Jieyi menyatakan bahwa “Dewan Keamanan bukanlah forum yang harus melibatkan diri dengan isu HAM” dan karena itu “harus menahan diri untuk melakukan hal apa pun yang justru dapat menyebabkan eskalasi masalah.”
Namun, begitu hasil voting diperoleh, pertemuan resmi yang membahasa Korut segera berlangsung.
Hal itu sesuai dengan desakan Dubes Australia Gary Quinlan dan 9 dubes di PBB yang kebanyakan berasal dari Barat.
Quinlan menyatakan bahwa DK PBB sedang melakukan sebuah “langkah bersejarah.”
“Rakyat Korut berada dalam cengkeraman negara totalitarian yang menggunakan kekerasan dan represi pemerintah untuk mempertahankan diri dan memelihara kekuatan aparat militer yang menakutkan,” ujar Quinlan.
“Rejim yang berkuasa melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri,” tuding Quinlan.
Perlakuan Keji
Pembahasan pada Senin berlangsung setelah Majelis Umum PBB, Jumat, mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan membawa Korut ke Mahkamah Internasional atas tindakan pelanggaran HAM sebagaimana dimuat dalam laporan PBB yang dirilis bulan Februari.
Diplomat Korut tidak hadir dalam pertemuan itu, Pyongyang menyatakan bahwa tuduhan itu didasarkan pada kebohongan.
Bahkan salah satu diplomat Korut mengingatkan kemungkingan tindakan balasan Pyongyang atas langkah DK PBB yang dinilai sebagai hasil kasak-kusuk Amerika Serikat.
“Kami menolak keputusan untuk memasukkan Korut ke dalam catatan pelanggaran HAM DK PBB,” ujar Diplomat Korut Kim Song kepada Reuters.
“AS selalu menggunakan isu HAM sebagai senjata politik mereka untuk menekan negara kami,” ujarnya.
Kecaman atas pelanggaran HAM Korut bermula dari laporan salah satu penjaga penjara di Korut yang melarikan diri ke luar negeri.
Dubes AS untuk PBB Samantha Power mengutip pengakuan Amh Myong Chul, mantan penjaga penjara Korut tersebut.
“Ahm Myong Chul, mantan penjaga di Kamp Penjara 22, menyatakan bahwa para penjaga penjara rutin melakukan pemerkosaan terhadap para tahanan,” ujar Power.
“Ketika korban hamil dan melahirkan, mantan penjaga penjara itu menyebutkan, petugas penjara akan memasak bayi itu dan menjadikannya sebagai makanan anjing mereka,” ujar Power di DK PBB.
Pada kesempatan itu, Power juga menyebutkan soal peretasan terhadap Sony Pictures, dan Washington menuding semua itu dilakukan Korut.
Karena itu dia menolak permintaan tak masuk akal Korut untuk melakukan investigasi bersama dengan AS terkait kasus peretasan tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
