Kabar24.com, SURABAYA— Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Soekarwo menyatakan sudah 95 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2015-2020.
"Kebetulan 30 dari 34 Ketua DPD PD sudah kumpul-kumpul informal di Surabaya pada 12 Desember lalu, dan 95 persen sepakat," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (22/12/2014).
Pada pertemuan yang digelar di Surabaya tersebut, hanya Ketua DPD PD Papua, Ketua DPD PD Papua Barat, Ketua DPD PD Sulawesi Barat dan Ketua DPD PD Maluku yang berhalangan hadir.
Soekarwo yang juga Ketua DPD PD Jatim tersebut mengatakan ada sejumlah pertimbangan dan alasan memilih kembali SBY sebagai ketua umum, salah satunya tidak adanya ambisi untuk mencalonkan jabatan tertentu.
"SBY itukan sudah jadi Presiden dua periode dan tidak mungkin maju lagi, sehingga beliau akan total mengurus dan mengabdi ke partai," ucapnya.
Selain itu, keberhasilan SBY memimpin Tanah Air selama 10 tahun membuat kadernya tidak memiliki alasan lain untuk tak memilih aklamasi pada kongres yang rencananya digelar Februari 2015.
Tidak itu saja, lanjut dia, pihaknya meyakini kembalinya SBY memimpin mampu membawa komunikasi politik dengan partai lain lebih baik dan berjalan lancar.
Kemudian, politisi yang juga Gubernur Jatim tersebut mengakui masih ada 4 DPD belum berkomunikasi internal, dan satu DPD lainnya belum menentukan.
Sementara itu, khusus DPD PD Jatim, Soekarwo menegaskan 100 persen mendukung SBY dan sudah dibuktikan adanya tanda tangan ketua serta sekretaris 38 DPC se-Jatim dengan pernyataan tertulis.
"Bukti dukungan sudah di tangan saya dan tidak ada satu pun DPC tak menyepakati SBY ketua umum periode mendatang," tutur Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait anggapan tak berjalannya sistem demokrasi di Demokrat, pihaknya membantah dan justru kesepakatan ini bagian dari demokrasi karena diperoleh melalui musyawarah mufakat. (Kabar24.com)
BACA JUGA:
Ini Beragam Manfaat Buah Blueberry untuk Kesehatan
Ini Daftar Menteri Kabinet Kerja yang Sudah Lapor Kekayaan ke KPK
