Bisnis.com, SEMARANG—Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengakui wilayah Jawa Tengah sebagian besar merupakah daerah rawan bencana banjir dan longsor setiap kali memasuki musim hujan.
Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan bencana banjir dan tanah longsor mengancam sejumlah daerah di Jateng. Ada beberapa daerah yang berpotensi besar mengalami bencana longsor yakni Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Purwodadi, Sukoharjo, Karanganyar, Pekalongan, Brebes, Tegal dan Cilacap. Selain itu, beberapa daerah Jateng juga berpotensi banjir bandang antara lain Banyumas, Purwokerto, Pati, Demak, Kudus, Brebes dan Cilacap.
“Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa cuaca ekstrem dan musim hujan mulai November sampai awal 2015. Sebagian besar wilayah Jateng merupakan wilayah rawan banjir dan longsor,” papar Sarwa kepada Bisnis, Rabu (17/12/2014).
Menurutnya, petugas BPBD tidak tinggal diam dengan ancaman bencana banjir dan longsor. Sosialisasi gencar dilakukan melalui BPBD masing-masing kabupaten/kota.
Namun kendala di lapangan, kata dia, tidak semua daerah terbentuk BPBD kabupaten/kota.
“Yang bisa kami upayakan memberikan sosialisasi kepada kepala daerah,” terangnya.
Sarwa mengakui respon kepala daerah atau masyarakat terhadap antisipasi bencana yang dicanangkan BPBD kurang mendapat perhatian serius. Padahal, simulasi penanggulangan musibah alam sangat penting dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
Dia mengatakan daerah yang merespon baik terhadap adanya simulasi penanganan pertama bencana merupakan wilayah yang pernah terjadi atau mengalami musibah alam, baik banjir, gempa bumi, gunung meletus dan tanah longsor.
“Contohnya kami mengadakan simulasi antisipasi gunung meletus, mereka merespon dengan baik. Karena daerah itu pernah mengalami bencana itu,” ujar Sarwa.
Disamping itu, lanjutnya, petugas mengalami hambatan perihal minimnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jateng untuk penanganan bencana. Tahun ini, anggaran APBD yang digelontorkan ke BPBD Jateng senilai Rp22 miliar.
Sarwa mengatakan besaran anggaran itu tidak mencukupi untuk melaksanakan 70-an program kerja dalam pertahunnya.
“Anggaran itu termasuk gaji dan kebutuhan operasional lainnya. Hasil akhirnya sangat sedikit,” paparnya.
Menurut dia, dana yang diperoleh BPBD Jateng pada 2015 meningkat dua kali lipat yakni sekitar Rp44 miliara dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Sarwa, meminta kepada pemerintah untuk terus memberikan perhatian pada lembaga yang khusus menangani bencana.
“Ke depan, porsi anggaran supaya diperbesar lagi. Ini demi kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewacanakan transmigrasi lokal bagi masyarakat Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar Banjarnegara yang tertimpa bencana longsor.
Ganjar menerangkan transmigrasi lokal nantinya tidak khusus bagi warga Dusun Jemblung tapi juga bagi warga Banjarnegara lain yang tempat tinggalnya rawan longsor. Di sekitar Dusun Jemblung sendiri ada lebih dari 10 titik rawan longsor.
“Ada banyak titik rawan longsor di sekitar lokasi. Transmigrasi lokal merupakan solusi yang sistematis. Sebab kalau kita bicaranya parsial tidak akan selesai. Daerah ini banyak titik rawan yang lain. Sehingga upaya penyelamatan menjadi sangat penting," terangnya.
Dia menerangkan pemerintah akan berupaya menyadarkan masyarakat agar mau pindah ke lokasi yang lebih aman sehingga meminimalkan jumlah korban jika terjadi bencana. Sementara untuk target jangka panjang akan dilakukan review tata ruang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
