Bisnis.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pemberian bantuan dari pemerintah pusat berupa Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS belum tepat sasaran.
Ganjar mengatakan program PSKS tidak tepat sasaran karena menggunakan basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011, sehingga gapnya terlalu jauh. Hal ini, jelasnya, juga disadari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kata dia, pada 2015 Kementerian Sosial mengupayakan adanya verifikasi data dengan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 agar persoalan data dapat diselesaikan dengan pendataan yang komprehensif.
Di sisi lain, Ganjar memaparkan keberadaan Undang-undang (UU) Desa akan menjadi empowering dalam memberdayakan dan memperkuat desa. “Pemprov Jateng sudah melakukan upaya memberdayakan dan memperkuat desa melalui program desa mandiri menuju desa berdikari,” papar dia seperti dikutip dalam laman jatengprov.go.id, Jumat (12/12/2014).
Dengan adanya bantuan pada masing-masing desa, kata Gubernur Jateng, setidaknya kondisi masyarakat akan mandiri dengan memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Dari situ pemerintah memasukkan teknologi-teknologi tepat guna. Agar warga bisa berpartisipasi caranya simpel.
“Kami perlu daya tahan yang kuat. Yakni memenuhi pangan dan energi. Tapi itu tidak cukup karena harus berdaulat pangan dan energi," paparnya.
Dia mengatakan produksi beras dalam negeri sebenarnya mencukupi. Di Jawa Tengah, beras bahkan surplus sampai dengan 2,2 juta ton, tetapi faktanya, impor tetap dilakukan.
Menurut dia, kebijakan impor yang diambil pemerintah pusat itu keliru. Kekeliruan lain yang dilakukan adalah memaksa setiap orang makan beras yang berakibat pada sulitnya mencapai kedaulatan pangan.
