Bisnis.com, JAKARTA—Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menyatakan garis politik Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada pemilihnya di Kabupaten Rembang ketika menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Koordinator FNKSDA Wilayah Jawa Timur Roy Murtadho mengatakan sebelum ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto merupakan Dirut PT Semen Indonesia (PTSI) yang terlibat konflik dengan warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
“Akar masalah berasal dari penolakan warga terhadap PT SI yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di lokasi area tangkapan air Watuputih, Rembang,” katanya melalui pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (30/11/2014).
Menurutnya, argumentasi utama penolakan warga berpusat pada keberadaan tambang dan pabrik PT SI akan merusak kondisi ekologi, seperti krisis air dan bencana momen ekstrim hidrologi yaitu banjir dan kekeringan. Dalam konteks yang lebih luas, tambahnya, keberadaan tambang akan merusak ruang hidup warga.
Pernyataan sikap FNKSDA bukannya tanpa sebab. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli lalu, mayoritas masyarakat Rembang khususnya Kecamatan Gunem yang menjadi pusat konflik dengan PT SI merupakan pemilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Di Kabupaten Rembang, pasangan Jokowi-JK memenangkan suara dengan persentase 65% atau 245.393 pemilih dari 371.847 total pemilih. Di Kecamatan Gunem, Jokowi-JK menang dengan persentase lebih besar yakni 66,38% atau 9.641 pemilih dari total14.523 suara.
Di tingkat desa yang menjadi pusat konflik dengan PT SI seperti Desa Timbrangan dan Tegaldowo, Jokowi-JK juga menang telak. Di Desa Timbrangan, dari 956 pemilih, sebanyak 718 atau sebesar 75,10% adalah pemilih Jokowi-JK. Sementara di Desa Tegaldowo, sebanyak 78,83% memilih pasangan pemenang pemenang Pilpres ini atau sebanyak 2.540 dari total 3.222 suara.
Perlu diketahui, saat ini warga yang mayoritas ibu rumah tangga sudah lebih dari 160 hari menginap di tenda sebagai perlawanan terhadap PT SI.
Lebih jauh, Roy meminta Jokowi-JK segera menyelesaikan konflik di Rembang dengan berpihak kepada pemilihnya yang sudah menginap di tenda selama lebih dari 160 hari. Hal ini sekaligus memenuhi janji Presiden Jokowi yang menyatakan penyelesaian kasus ini menunggu pelantikannya ketika ditemui oleh perwakilan Warga Rembang bersama Warga Pati, dan Urutsewu (Kebumen) pada 5 September 2014 lalu di Jakarta.
Perlu diketahui, FNKSDA merupakan wadah koordinasi antara jamaah Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kehirauan mengenai permasalahan konflik pengelolaan sumber daya alam seperti udara, air, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya. Saat ini, FNKSDA bergerak di enam wilayah kerja yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, dan Kalimantan.
.jpg?w=300&h=221)
